kaltengpedia.com – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang tengah dilakukan Pemprov Kalteng tidak akan mengurangi perhatian terhadap kepentingan masyarakat, terutama sektor pertanian. Salah satu bukti nyata komitmen tersebut adalah keberlanjutan Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).
“Program ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, melalui swasembada pangan dan pembangunan dari desa,” tegas Gubernur Agustiar Sabran melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Darliansjah, di Palangka Raya, Senin sore.
Darliansjah menjelaskan bahwa perlindungan terhadap risiko merupakan kebutuhan mendasar bagi pelaku usaha mikro hingga masyarakat rentan, termasuk petani yang setiap musim menghadapi ancaman bencana maupun gangguan produksi.
Dengan adanya program asuransi ini, kata dia, petani diharapkan mendapat akses lebih mudah terhadap perlindungan risiko, sehingga ketahanan ekonomi dan kesejahteraan mereka dapat meningkat.
“Pemprov Kalteng berkomitmen terhadap penyelenggaraan program Asuransi Usaha Tani Padi, sebagai bagian dari upaya mendukung proyek strategis nasional, terutama pada penguatan sektor pertanian dan pangan di Kalimantan Tengah,” ujarnya.
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Kalteng, Rendy Lesmana, menyampaikan bahwa AUTP bertujuan memproteksi petani dari berbagai peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian, seperti kekeringan, serangan hama, penyakit, hingga banjir.
Menurutnya, dari total alokasi anggaran untuk 6.222 hektare, saat ini program telah menyerap sekitar 4.800 hektare dan masih terus berjalan.
Rendy mengungkapkan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya AUTP mendapat dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Namun pada 2025, anggaran tersebut sudah tidak tersedia lagi sehingga Pemprov Kalteng menanggung 100 persen pembiayaan program demi memastikan petani tetap terlindungi.
“Nah untuk tahun ini, karena dari kementerian sudah tidak ada anggaran, jadi praktis 100 persen dari provinsi. Dan di tahun 2026, kita juga akan kembali melanjutkan program ini,” jelasnya.
