Kaltengpedia.com – Kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026). Dalam perkara tersebut, Roy Suryo dan sejumlah pihak lainnya menghadapi proses hukum atas dugaan fitnah, pencemaran nama baik, serta pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Berdasarkan surat dakwaan, Roy Suryo dijerat dengan Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Jaksa penuntut umum juga menyertakan dakwaan subsider berupa Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Selain itu, terdapat Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1) UU ITE yang dihubungkan dengan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Sementara itu, terdakwa lainnya, Dokter Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa, juga menghadapi dakwaan berkaitan dengan dugaan fitnah, pencemaran nama baik, dan pelanggaran UU ITE.

Dalam persidangan tersebut, Jokowi hadir untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Sebelum pemeriksaan dimulai, ia menjalani pemeriksaan identitas dan pengambilan sumpah sesuai agama Islam. Hakim Christina juga memastikan kondisi kesehatannya, yang kemudian dijawab Jokowi bahwa dirinya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan.

Saat memberikan kesaksian, Jokowi mengungkapkan dampak yang dirasakannya akibat tudingan ijazah palsu. Ia menyebut tuduhan tersebut tidak hanya mencemarkan nama baiknya, tetapi juga berdampak terhadap keluarganya.

“Kerugian immaterial karena tercemarnya nama baik saya dan juga keluarga saya, dan kemudian saya juga merasa telah dihina, direndahkan dengan amat sangat,” kata Jokowi.

Ia juga menyinggung hasil survei yang disebutnya menunjukkan sekitar 18 persen masyarakat Indonesia percaya terhadap tudingan ijazah palsu. Jika dikonversikan ke jumlah penduduk, angka tersebut diperkirakan mencapai 34 juta orang.

“Seingat saya 18 persen masyarakat Indonesia percaya terhadap tuduhan ijazah palsu ini, Yang Mulia. 18 persen itu kalau dikonversi ke orang itu kurang lebih 34 juta orang percaya mengenai tuduhan ijazah palsu ini, Yang Mulia,” ucapnya.

Menurut Jokowi, jumlah tersebut cukup besar dan berpengaruh terhadap kepercayaan publik kepadanya. Ia juga merasa tudingan itu seolah menuduh dirinya menggunakan ijazah palsu untuk mengikuti berbagai kontestasi politik, mulai dari pemilihan wali kota sebanyak dua kali, gubernur satu kali, hingga presiden dua kali.

“Betul, Yang Mulia. 34 juta orang percaya, Yang Mulia, bahwa tuduhan palsu tuduhan ijazah palsu ini telah mengurangi kepercayaan publik terhadap saya, Yang Mulia,” ujarnya.

Sebelum memasuki ruang sidang, Jokowi sempat ditanya apakah membawa ijazah. Ia menjawab singkat bahwa dokumen tersebut dibawa bersama dokumen lainnya.

“Bawa,” kata Jokowi saat tiba di PN Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026).

Meski demikian, ia tidak merinci dokumen apa saja yang dibawanya ke persidangan. Dalam pemeriksaan, hakim Christina turut mengingatkan Jokowi agar memberikan jawaban secara jelas dan tegas atas setiap pertanyaan yang diajukan.