Nama Media: Kaltengpedia.com
Badan Hukum: PT Kaltengpedia Cakrawala Grup
Alamat Redaksi: Jl. Sisingamangaraja, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah
Email Redaksi: kaltengpediainfo@gmail.com
Slogan: Mengemas informasi penting, bukan yang penting informasi.

Kaltengpedia merupakan perusahaan media siber yang menjalankan kegiatan jurnalistik secara profesional, independen, bertanggung jawab, serta berpedoman pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Media Siber, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sebagai media informasi publik, Kaltengpedia berkomitmen menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, terverifikasi, tidak diskriminatif, serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Kaltengpedia tidak berafiliasi dengan kepentingan politik, kelompok tertentu, maupun kepentingan kekuasaan. Dalam menjalankan fungsi jurnalistik, redaksi memberikan ruang kritik, pengawasan publik, hak jawab, dan hak koreksi secara proporsional.

Pedoman ini menjadi acuan bagi seluruh jajaran redaksi, wartawan, kontributor, editor, pengelola konten, dan pihak yang terlibat dalam proses penerbitan berita di Kaltengpedia.com.

BAB I. LANDASAN HUKUM DAN PRINSIP DASAR

Pasal 1. Landasan Hukum

Dalam menjalankan kegiatan jurnalistik, Kaltengpedia berpedoman pada:

  1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

  2. Kode Etik Jurnalistik.

  3. Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber.

  4. Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/IV/2024 tentang Pedoman Perilaku dan Standar Pers Profesional.

  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

  6. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan jurnalistik, perlindungan data pribadi, hak cipta, dan perlindungan anak.

     

Pasal 2. Prinsip Dasar Pemberitaan

Kaltengpedia menerapkan prinsip:

  • Independen: Tidak tunduk pada tekanan politik, kekuasaan, kepentingan bisnis, maupun kelompok tertentu.

  • Akurat: Informasi harus sesuai fakta dan dapat dipertanggungjawabkan.

  • Berimbang: Memberikan ruang kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan suatu persoalan.

  • Terverifikasi: Setiap informasi diperiksa sebelum diterbitkan.

  • Transparan: Sumber informasi dan proses koreksi dapat dipertanggungjawabkan.

  • Profesional: Mengutamakan kepentingan publik dan menaati kode etik jurnalistik.

  • Tidak diskriminatif: Tidak memuat pemberitaan yang merendahkan seseorang berdasarkan suku, agama, ras, golongan, gender, atau kondisi tertentu.

Pasal 3. Independensi Redaksi

  1. Redaksi memiliki kewenangan penuh dalam menentukan agenda, sudut pandang, proses peliputan, penyuntingan, dan penerbitan berita.

  2. Pemilik perusahaan, mitra bisnis, pemasang iklan, pejabat publik, organisasi, maupun pihak eksternal tidak diperkenankan mengintervensi substansi pemberitaan.

  3. Hubungan kerja sama komersial tidak boleh memengaruhi independensi wartawan dan redaksi.

  4. Kaltengpedia tidak menjalankan praktik buzzer, propaganda terselubung, maupun kampanye politik berkedok produk jurnalistik.

  5. Kritik terhadap pemerintah, pejabat publik, lembaga negara, perusahaan, dan kelompok masyarakat merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers.

  6. Setiap kritik wajib didasarkan pada fakta, data, dokumen, dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

     

BAB II. STANDAR PRODUKSI DAN PENERBITAN BERITA

Pasal 4. Verifikasi Informasi

  1. Setiap berita wajib melalui proses verifikasi sebelum diterbitkan.

  2. Informasi yang diperoleh dari media sosial, pesan WhatsApp, video viral, atau kiriman masyarakat tidak otomatis dianggap sebagai fakta.

  3. Wartawan wajib mengidentifikasi sumber informasi dan melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran informasi.

  4. Berita yang berpotensi merugikan nama baik seseorang atau lembaga wajib mengupayakan konfirmasi kepada pihak yang diberitakan.

  5. Konfirmasi dilakukan secara wajar melalui wawancara, telepon, pesan tertulis, surat resmi, atau saluran komunikasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

  6. Apabila pihak terkait belum memberikan tanggapan, redaksi mencantumkan secara jelas upaya konfirmasi yang telah dilakukan.

  7. Berita yang belum sepenuhnya terverifikasi hanya dapat diterbitkan dalam kondisi mendesak yang menyangkut kepentingan publik, dengan memenuhi ketentuan Pedoman Pemberitaan Media Siber dan disertai keterangan bahwa verifikasi lanjutan masih dilakukan.

Pasal 5. Penggunaan Sumber Informasi

  1. Sumber berita harus jelas, relevan, kredibel, dan memiliki kompetensi terhadap informasi yang disampaikan.

  2. Dokumen resmi pemerintah, lembaga negara, pengadilan, kepolisian, kejaksaan, KPK, BPS, LKPP, dan lembaga berwenang lainnya dapat digunakan sebagai sumber sepanjang diperiksa konteks dan keasliannya.

  3. Informasi dari narasumber anonim hanya digunakan berdasarkan pertimbangan redaksi dan alasan perlindungan sumber.

  4. Informasi yang bersifat tuduhan, dugaan, atau belum memiliki keputusan hukum tetap harus menggunakan atribusi yang tepat.

  5. Wartawan dilarang membuat, mengubah, atau merekayasa kutipan narasumber.

  6. Setiap penggunaan data, foto, video, dan informasi dari pihak lain wajib memperhatikan atribusi dan hak cipta.

Pasal 6. Pemberitaan Dugaan Pelanggaran dan Korupsi

Untuk menjamin akurasi dan menghindari penghakiman sepihak, Kaltengpedia menetapkan ketentuan khusus:

  1. Menggunakan istilah hukum sesuai tahapan penanganan perkara.

  2. Tidak menyebut seseorang sebagai pelaku tindak pidana sebelum terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

  3. Menggunakan istilah seperti diduga, terduga, tersangka, terdakwa, atau terpidana sesuai status hukum yang sebenarnya.

  4. Membedakan secara tegas antara laporan masyarakat, hasil penyelidikan, penyidikan, dakwaan, tuntutan, dan putusan pengadilan.

  5. Tidak mengubah dugaan menjadi fakta.

  6. Mengupayakan konfirmasi kepada pihak yang disebut dalam pemberitaan.

  7. Tidak menghilangkan fakta yang dapat memberikan konteks atau penjelasan berbeda.

  8. Mengutamakan dokumen resmi dan sumber primer.

  9. Tidak menerima imbalan untuk menghilangkan, mengubah, atau mengarahkan pemberitaan.

Pasal 7. Standar Judul dan Isi Berita

  1. Judul harus sesuai dengan isi berita.

  2. Judul boleh dibuat menarik, komunikatif, kritis, dan mendorong interaksi pembaca.

  3. Dilarang membuat judul yang menyesatkan, memelintir pernyataan, atau menyimpulkan sesuatu yang tidak terdapat dalam isi berita.

  4. Penggunaan tanda tanya tidak boleh dijadikan cara untuk menyamarkan tuduhan tanpa dasar.

  5. Berita harus memuat unsur informasi yang jelas, termasuk waktu, tempat, pihak terkait, dan konteks peristiwa.

  6. Pemilihan kata tidak boleh mengandung penghinaan, fitnah, provokasi, atau penghakiman.

  7. Berita yang mengandung analisis, opini, dan interpretasi harus dibedakan secara jelas dari laporan fakta.

Pasal 8. Perlindungan Narasumber dan Privasi

  1. Identitas narasumber yang meminta perlindungan wajib dijaga sesuai ketentuan Kode Etik Jurnalistik.

  2. Wartawan wajib menghormati privasi dan martabat setiap orang.

  3. Identitas korban kejahatan seksual dan identitas anak yang berhadapan dengan hukum wajib dilindungi.

  4. Data pribadi, alamat rumah, nomor telepon, dokumen identitas, dan informasi sensitif tidak boleh dipublikasikan tanpa dasar yang sah dan pertimbangan kepentingan publik.

  5. Foto atau video korban harus disunting apabila berpotensi membuka identitas atau menimbulkan trauma.

  6. Perlindungan terhadap anak menjadi prioritas dalam seluruh proses pemberitaan.

     

BAB III. RALAT, KOREKSI, DAN HAK JAWAB

Pasal 9. Hak Jawab

  1. Kaltengpedia memberikan hak jawab kepada pihak yang dirugikan oleh pemberitaan.

  2. Hak jawab dapat diajukan oleh individu, lembaga, organisasi, badan usaha, maupun pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap isi pemberitaan.

  3. Permohonan hak jawab disampaikan melalui email resmi redaksi atau saluran komunikasi resmi Kaltengpedia.

  4. Pemohon wajib menjelaskan bagian pemberitaan yang dipersoalkan serta menyertakan identitas dan bahan pendukung yang relevan.

  5. Redaksi melakukan pemeriksaan terhadap permohonan hak jawab.

  6. Hak jawab dimuat secara proporsional, tidak dipotong sehingga mengubah substansi, dan ditautkan pada berita yang dipersoalkan.

  7. Hak jawab dilayani tanpa dipungut biaya.

Pasal 10. Koreksi dan Ralat Berita

  1. Kaltengpedia terbuka terhadap laporan kesalahan informasi.

  2. Kesalahan penulisan nama, jabatan, angka, tanggal, lokasi, kutipan, dan fakta lainnya wajib diperiksa dan diperbaiki apabila terbukti keliru.

  3. Koreksi dilakukan secepat mungkin setelah kesalahan diketahui.

  4. Perubahan substansial wajib diberikan keterangan bahwa berita telah diperbarui.

  5. Ralat atau koreksi dicantumkan pada berita terkait dengan waktu pembaruan.

  6. Redaksi tidak menghapus kesalahan secara diam-diam apabila kesalahan tersebut memengaruhi substansi informasi.

  7. Setiap koreksi dilakukan untuk menjaga akurasi, bukan untuk menghilangkan fakta yang sah hanya karena adanya tekanan pihak tertentu.

Pasal 11. Pengaduan dan Permintaan Klarifikasi

Pengaduan dapat disampaikan melalui:

Kanal Pengaduan Redaksi Kaltengpedia

kaltengpediainfo@gmail.com

Kaltengpedia.com

Pengaduan wajib disertai identitas pemohon, tautan berita, uraian keberatan, dan bukti pendukung apabila tersedia.

Redaksi wajib menindaklanjuti setiap pengaduan secara profesional, objektif, dan proporsional.

BAB IV. KONTEN PEMBACA DAN INTERAKSI PUBLIK

Pasal 12. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)

  1. Kaltengpedia dapat menerima kiriman informasi, foto, video, artikel, komentar, dan materi lainnya dari masyarakat.

  2. Setiap materi yang dikirimkan masyarakat tidak otomatis menjadi produk jurnalistik Kaltengpedia.

  3. Redaksi berhak melakukan pemeriksaan, penyuntingan, penolakan, atau tidak menerbitkan materi yang tidak memenuhi standar jurnalistik.

  4. Pengirim bertanggung jawab atas keaslian dan legalitas materi yang disampaikan.

  5. Konten yang mengandung fitnah, ancaman, ujaran kebencian, diskriminasi, pornografi, pelanggaran privasi, dan informasi palsu tidak diperkenankan.

  6. Apabila tersedia kolom komentar atau fitur unggahan pengguna, Kaltengpedia menyediakan mekanisme pengaduan dan penanganan konten bermasalah.

  7. Konten yang terbukti melanggar ketentuan akan ditinjau dan ditindaklanjuti sesuai Pedoman Pemberitaan Media Siber.

Pasal 13. Pencabutan Berita

  1. Berita yang telah dipublikasikan pada prinsipnya tidak dapat dicabut hanya karena adanya tekanan atau permintaan sepihak.

  2. Pencabutan dapat dilakukan berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh Pedoman Pemberitaan Media Siber, seperti persoalan SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban, kekeliruan substansial, atau pertimbangan khusus sesuai ketentuan Dewan Pers.

  3. Setiap pencabutan harus melalui pertimbangan dan persetujuan penanggung jawab redaksi.

  4. Alasan pencabutan harus dijelaskan kepada publik secara transparan.

  5. Pencabutan tidak boleh dilakukan untuk menghilangkan fakta jurnalistik yang sah atau melindungi kepentingan pihak tertentu.

Pasal 14. Iklan dan Konten Komersial

  1. Kaltengpedia memisahkan produk jurnalistik dengan produk komersial.

  2. Setiap konten berbayar wajib diberikan keterangan yang jelas seperti Advertorial, Iklan, Sponsored Content, atau penanda sejenis.

  3. Wartawan dan editor dilarang mengubah fakta pemberitaan karena permintaan pemasang iklan.

  4. Kerja sama publikasi tidak menjamin bahwa suatu pihak akan memperoleh pemberitaan positif.

  5. Materi promosi tidak boleh disajikan seolah-olah merupakan hasil investigasi atau pemberitaan independen.

  6. Redaksi berhak menolak kerja sama yang bertentangan dengan hukum, etika jurnalistik, dan independensi perusahaan pers.

Pasal 15. Hak Cipta dan Penggunaan Materi

  1. Setiap karya jurnalistik wajib menghormati hak cipta.

  2. Penggunaan foto, video, tulisan, infografis, dan materi milik pihak lain wajib memperhatikan izin dan ketentuan hukum.

  3. Sumber informasi wajib dicantumkan apabila menggunakan materi yang berasal dari pihak lain.

  4. Dilarang mengakui karya jurnalistik pihak lain sebagai karya sendiri.

  5. Penggunaan materi dari media sosial harus memperhatikan hak cipta, konteks, dan keaslian konten.

  6. Redaksi dapat meminta penghapusan atau melakukan penyesuaian materi apabila terdapat pelanggaran hak cipta yang dapat dibuktikan.