Vape Mulai Dilarang, Bagaimana Nasib Pedagang Rokok Elektrik di Kalteng? UMKM Menanti Kepastian Aturan
kaltengpedia.com – Kebijakan pembatasan penggunaan rokok elektrik atau vape di sejumlah lingkungan instansi di Kalimantan Tengah memunculkan pertanyaan lain di tengah masyarakat. Bagaimana nasib pedagang vape yang selama ini menggantungkan penghasilan dari bisnis tersebut?
Langkah BNNP Kalteng dalam mencegah penyalahgunaan vape sebagai sarana peredaran narkotika mendapat perhatian serius. Terlebih, Kepala BNNP Kalteng Brigjen Pol Mada Roostanto mengungkapkan adanya temuan narkotika dalam cartridge vape di Kabupaten Lamandau dan Kotawaringin Barat.
Namun, di balik upaya pemberantasan narkotika tersebut, terdapat sisi ekonomi yang juga perlu diperhatikan, yakni keberlangsungan usaha para pedagang rokok elektrik.
Di sejumlah daerah, perdagangan vape telah menjadi salah satu bidang usaha yang melibatkan toko khusus, distributor, penjual liquid, aksesoris hingga pelaku usaha kecil.
Apabila kebijakan pengendalian semakin diperketat, para pelaku usaha tentu membutuhkan kejelasan mengenai aturan yang berlaku, termasuk apakah pembatasan hanya menyangkut penggunaan di lingkungan instansi atau akan berkembang menjadi pembatasan produksi dan perdagangan secara lebih luas.
Fatwa MUI Ikut Menjadi Perhatian
Persoalan vape semakin menjadi perhatian setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape.
Dalam fatwa yang ditetapkan 6 November 2026 tersebut, MUI menyatakan penggunaan vape haram. Ketentuan itu juga mencakup penyalahgunaan vape untuk narkotika serta aktivitas memproduksi dan memperjualbelikan rokok elektrik.
Namun, perlu dipahami bahwa fatwa keagamaan tidak dengan sendirinya sama dengan larangan pidana atau peraturan perundang-undangan pemerintah. MUI juga merekomendasikan pemerintah menyusun regulasi yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya.
Artinya, kepastian mengenai status usaha dan perdagangan vape tetap membutuhkan penjelasan dari pemerintah melalui regulasi yang memiliki dasar hukum.
Jangan Sampai Pedagang Kecil Menanggung Dampaknya
Pemberantasan narkotika tentu harus menjadi prioritas. Tidak boleh ada ruang bagi oknum yang menggunakan perangkat vape untuk menyimpan, mengedarkan maupun mengonsumsi narkotika.
Namun, pemerintah juga perlu mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap masyarakat yang bekerja di sektor perdagangan rokok elektrik.
Pedagang yang menjalankan usaha sesuai ketentuan membutuhkan kepastian mengenai status produk, izin usaha, ketentuan cukai, distribusi dan batasan penjualan.
Jika nantinya pemerintah menetapkan pembatasan yang lebih luas, diperlukan sosialisasi, masa transisi dan kejelasan mekanisme pelaksanaannya agar pelaku usaha tidak kehilangan kepastian secara mendadak.
