kaltengpedia.com – Persoalan jalan rusak masih menjadi pekerjaan rumah pembangunan infrastruktur di Kalimantan Tengah (Kalteng) sepanjang 2026. Kondisi jalan yang belum sepenuhnya baik di sejumlah wilayah memunculkan pertanyaan masyarakat mengenai sejauh mana pemerintah daerah mampu mempercepat pemerataan pembangunan, terutama di bawah kepemimpinan Gubernur Agustiar Sabran.

Kritik dan aspirasi masyarakat terkait infrastruktur jalan menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak cukup hanya diukur dari program dan target pemerintah. Masyarakat membutuhkan jalan yang benar-benar layak dilalui, aman, dan mampu mendukung aktivitas ekonomi. Apalagi, kondisi geografis Kalteng yang luas membuat akses jalan memiliki peran penting dalam menghubungkan antarkabupaten, kecamatan, hingga wilayah pedalaman.

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Kalteng yang dipublikasikan melalui Multimedia Center (MMC) Kalteng pada 15 Mei 2026, tingkat kemantapan jalan provinsi pada 2025 mencapai 87,33 persen dari total panjang 1.275,60 kilometer. Sementara itu, kondisi jalan kabupaten/kota jauh berbeda, dengan tingkat kemantapan 38,44 persen dari total 14.565,03 kilometer. Data tersebut memperlihatkan bahwa pekerjaan rumah infrastruktur tidak hanya berada pada tingkat provinsi, tetapi juga menyangkut jaringan jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan kota.

Di sisi lain, pemerintah provinsi telah menyampaikan sejumlah upaya pemeliharaan. Pada Maret 2026, sebanyak 15 ruas jalan ditangani, terdiri atas 10 ruas pemeliharaan rutin dan lima ruas perbaikan jalan rusak. Pemprov juga melaporkan penutupan 2.351 lubang jalan. Namun, memasuki 2027, masyarakat tentu membutuhkan lebih dari sekadar penanganan berkala. Publik menunggu kejelasan prioritas ruas, besaran anggaran, jadwal pengerjaan, serta pengawasan kualitas konstruksi. Pertanyaannya, akankah Gubernur Agustiar Sabran mempercepat pembenahan jalan secara lebih merata pada 2027, sehingga keluhan masyarakat tidak terus berulang setiap tahun?