Kaltengpedia – Barito Selatan – Pemerintah Kabupaten Barito Selatan terus memperkuat implementasi kebijakan pembangunan yang responsif gender dengan mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mengintegrasikan perspektif kesetaraan gender dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan.
Penjabat Sekretaris Daerah Barito Selatan, Ita Minarni, menegaskan bahwa pengarusutamaan gender bukan sekadar memenuhi ketentuan administratif, tetapi merupakan strategi pembangunan untuk memastikan seluruh kebijakan dan program pemerintah dapat memberikan manfaat yang setara bagi perempuan maupun laki-laki.
Menurutnya, setiap perangkat daerah perlu menyusun program berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat dengan memperhatikan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi seluruh kelompok. Melalui pendekatan tersebut, hasil pembangunan diharapkan menjadi lebih inklusif, adil, dan mampu menjawab berbagai tantangan sosial yang dihadapi masyarakat.
Ita menjelaskan bahwa penerapan kebijakan responsif gender harus menjadi bagian dari proses perencanaan dan penganggaran daerah. Karena itu, seluruh OPD didorong meningkatkan kapasitas aparatur dalam memahami konsep pengarusutamaan gender agar mampu menerapkannya secara konsisten dalam penyusunan program dan kegiatan.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Sinergi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan dinilai menjadi faktor penting dalam mempercepat terwujudnya kesetaraan gender di Kabupaten Barito Selatan.
Melalui komitmen tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan berharap seluruh perangkat daerah semakin mampu menghasilkan kebijakan yang inklusif, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang jenis kelamin.
