Kabupaten Kapuas Perkuat Kanwil Kemenkum harmonisasi empat produk hukum daerah
kaltengpedia.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah mengharmonisasikan empat rancangan produk hukum daerah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, mendorong investasi, serta meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
Pelaksana Tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas, Budi Kurniawan di Palangka Raya, Selasa, mengatakan penyusunan regulasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.
“Empat rancangan regulasi yang dibahas memiliki peran strategis, mulai dari pengendalian peredaran minuman beralkohol, penguatan kemitraan investasi dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemberian kemudahan investasi, hingga penataan kelembagaan penanggulangan bencana,” katanya.
Dia menerangkan, empat rancangan produk hukum tersebut terdiri atas satu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol serta tiga Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup).
Tiga Ranperbup tersebut meliputi perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2024 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan UMKM, peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, serta pengaturan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas.
Pengaturan kemitraan penanaman modal diharapkan memperkuat keterlibatan UMKM dalam kegiatan investasi, sedangkan regulasi pemberian insentif dan kemudahan investasi menjadi landasan untuk meningkatkan daya tarik penanaman modal di daerah.
Sementara itu, Raperda tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol diarahkan untuk memperkuat pengaturan peredaran dan pengawasannya. Adapun penataan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi penanggulangan bencana secara lebih efektif.
Budi berharap pembahasan bersama Kanwil Kemenkum Kalteng dapat menghasilkan regulasi yang komprehensif, selaras dengan ketentuan perundang-undangan, serta mendukung pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Kapuas.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor mengatakan harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan setiap rancangan produk hukum daerah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, memiliki kejelasan norma, dan dapat diimplementasikan secara efektif.
Ia menegaskan kualitas regulasi tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan materi muatan, tetapi juga kesesuaian dasar hukum, kewenangan pembentukan, dan manfaat pengaturannya bagi pemerintah daerah maupun masyarakat.
