Karhutla 2026 Jadi Ujian Berat Masyarakat Kalteng, Tujuh Perusahaan Disanksi dan Sejumlah Korporasi Diproses Hukum
kaltengpedia.com – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2026 menjadi ujian berat bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Persoalan ini bukan hanya menyangkut rusaknya kawasan hutan, tetapi juga ancaman terhadap kesehatan, aktivitas ekonomi, kualitas udara, serta kehidupan masyarakat di berbagai kabupaten dan kota.
Di tengah masyarakat yang harus menghadapi dampak kebakaran dan kabut asap, pertanyaan mengenai tanggung jawab perusahaan pemegang konsesi kembali menjadi sorotan.
Penegakan hukum terhadap dugaan keterlibatan korporasi pun mulai menunjukkan perkembangan. Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan mengumumkan bahwa tujuh perusahaan di Kalimantan Tengah masuk dalam daftar perusahaan yang dikenai sanksi administratif terkait karhutla.
Ketujuh perusahaan tersebut yakni:
-
PT PW
-
PT GPP
-
PT BHP
-
PT BWL
-
PT NES
-
PT DI
-
PT TI
Data tersebut merupakan bagian dari penindakan terhadap 32 perusahaan di tujuh provinsi di Indonesia. Total areal terbakar yang terkait dengan perusahaan-perusahaan tersebut mencapai 12.926,74 hektare.
Kementerian Kehutanan menyebut sanksi yang diterapkan meliputi pembekuan izin, paksaan pemulihan ekosistem hutan, hingga pencabutan izin. Namun, masuknya perusahaan dalam daftar sanksi administratif tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana pembakaran.
Dua Perusahaan di Kalteng Ditetapkan sebagai Tersangka
Perkembangan lain datang dari Polda Kalimantan Tengah.
Pada 21 Oktober 2026, Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan mengumumkan penetapan dua perusahaan sebagai tersangka dugaan tindak pidana karhutla.
Kedua perusahaan tersebut adalah PT BWL di Kabupaten Kapuas dan PT PWN di Kabupaten Lamandau.
Berdasarkan hasil penyidikan yang disampaikan kepolisian, luas lahan terbakar dalam perkara PT BWL mencapai 587,213 hektare, sedangkan PT PWN mencapai 664,403 hektare.
Penyidik mendalami dugaan persoalan sarana dan prasarana pemadaman serta kewajiban pencegahan dan penanggulangan kebakaran di wilayah perusahaan.
Dalam perkara tersebut, polisi juga menetapkan masing-masing direktur perusahaan sebagai tersangka.
PT GAP Juga Ditetapkan sebagai Tersangka oleh Kementerian Kehutanan
Tidak hanya itu, Kementerian Kehutanan pada 30 Oktober 2026 mengumumkan penetapan PT GAP sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan tindak pidana kehutanan terkait kebakaran di Kabupaten Kotawaringin Timur.
Perusahaan tersebut merupakan penanaman modal asing asal Singapura.
Perkara ini berkaitan dengan kebakaran pada areal perkebunan kelapa sawit di kawasan Hutan Produksi, Kecamatan Kota Besi, dengan luas areal terbakar mencapai 901,4 hektare pada 2025 dan 2026.
Kementerian Kehutanan menyampaikan bahwa penghitungan kerugian ekologis masih berlangsung.
Delapan Perusahaan Dilaporkan WALHI Kalteng
Sorotan terhadap perusahaan juga datang dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Tengah.
Pada 9 November 2026, WALHI Kalteng melaporkan delapan perusahaan kepada Polda Kalteng setelah menemukan indikasi kebakaran di wilayah konsesi sepanjang 2026.
Dari delapan perusahaan tersebut, enam merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit dan dua lainnya pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
Laporan tersebut merupakan hasil analisis dan verifikasi lapangan WALHI. Namun, dugaan keterlibatan masing-masing perusahaan tetap harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan aparat penegak hukum.
Masyarakat Jangan Terus Menjadi Pihak yang Menanggung Dampak
Di tengah perkembangan tersebut, masyarakat Kalteng memiliki kepentingan besar agar penanganan karhutla dilakukan secara transparan dan tidak tebang pilih.
Masyarakat menghadapi risiko gangguan kesehatan, aktivitas pendidikan dan pekerjaan yang terganggu, hingga kerugian ekonomi akibat kebakaran dan kabut asap.
Karena itu, penegakan hukum tidak cukup hanya berhenti pada penanganan pelaku pembakaran di tingkat perorangan. Kewajiban perusahaan dalam mencegah, mengendalikan, dan menangani kebakaran di wilayah konsesi juga harus diawasi secara serius.
Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu membuka perkembangan penanganan perkara, hasil pemeriksaan lapangan, serta langkah pemulihan lingkungan kepada publik.
Sebab, ketika hutan terbakar dan asap menyelimuti permukiman, masyarakatlah yang ikut menanggung akibatnya. Lantas, sejauh mana tanggung jawab perusahaan dan keseriusan penegakan hukum dalam memastikan karhutla di Kalimantan Tengah tidak terus berulang?
