Sekolah Rakyat di Kalteng, Siapa yang Akan Mengajar? Apakah Putra Daerah Diprioritaskan?
kaltengpedia.com – Kehadiran Sekolah Rakyat di Kalimantan Tengah tidak hanya membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai kesempatan kerja bagi tenaga pendidik lokal.
Apakah guru yang akan mengajar di Sekolah Rakyat Kalteng nantinya diprioritaskan dari putra-putri daerah, atau kebutuhan tenaga pendidik sepenuhnya ditentukan melalui seleksi pemerintah pusat?
Berdasarkan informasi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah pada 14 Juli 2026, terdapat empat Sekolah Rakyat yang dipersiapkan di Kalteng, yakni di Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, Gunung Mas, dan Kotawaringin Timu.
Sebelumnya, pada Oktober 2025, Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya menyampaikan bahwa tenaga pengajar untuk Sekolah Rakyat di Palangka Raya didukung melalui penugasan guru dari sekolah yang ada. Bahkan, kepala sekolah berasal dari guru senior SMPN 2 Palangka Raya dan tiga guru tingkat SD juga telah ditugaskan.
Bagaimana mekanisme perekrutan guru?
Dalam Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat, pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan dapat dilakukan melalui redistribusi aparatur sipil negara maupun pengadaan pegawai aparatur sipil negara.
Aturan tersebut juga memberikan kewenangan kepada Kementerian Sosial untuk menentukan persyaratan, kriteria, dan seleksi tambahan sesuai kebutuhan Sekolah Rakyat.
Artinya, mekanisme pemenuhan tenaga pendidik tidak semata-mata ditentukan oleh pemerintah daerah.
Di sisi lain, Sekretaris Komisi III DPRD Kalteng, Bryan Iskandar, pada 8 Juli 2026 juga mendorong Guru Tidak Tetap (GTT) di Kalteng agar memanfaatkan peluang seleksi guru Sekolah Rakyat.
Ia berharap proses rekrutmen berjalan transparan, objektif, dan memberikan kesempatan yang sama kepada tenaga pendidik yang memenuhi persyaratan.
Putra daerah perlu mendapat kesempatan
Program Sekolah Rakyat menggunakan anggaran negara dan hadir untuk memperluas akses pendidikan masyarakat. Karena itu, kesempatan berkontribusi dalam program tersebut juga layak menjadi perhatian pemerintah daerah.
Guru-guru lokal, termasuk GTT yang telah memiliki pengalaman mengajar dan memahami kondisi sosial budaya masyarakat Kalteng, patut mendapatkan akses informasi dan kesempatan mengikuti seleksi secara terbuka.
Namun, prioritas berdasarkan domisili atau asal daerah tidak boleh diasumsikan sudah menjadi kebijakan resmi. Hingga informasi yang ditelusuri, belum ditemukan ketentuan khusus yang secara eksplisit mewajibkan putra daerah Kalteng diprioritaskan.
Publik menunggu penjelasan pemerintah
Ada sejumlah hal yang perlu diperjelas oleh pemerintah:
-
Siapa yang memiliki kewenangan menentukan dan merekrut guru Sekolah Rakyat di Kalteng?
-
Apakah putra-putri daerah mendapat prioritas dalam proses seleksi?
-
Berapa kebutuhan guru untuk empat Sekolah Rakyat di Kalteng?
-
Apakah GTT dan guru honorer lokal memiliki peluang mengikuti seleksi PPPK?
-
Apakah pemerintah daerah memiliki usulan atau rekomendasi tenaga pendidik lokal kepada pemerintah pusat?
Program ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat kepada anak-anak Kalteng sebagai peserta didik, tetapi juga membuka ruang pengabdian bagi tenaga pendidik daerah yang memiliki kompetensi.
Sebab, masyarakat tidak hanya ingin mengetahui siapa yang akan bersekolah di Sekolah Rakyat, tetapi juga siapa yang akan diberi kesempatan untuk mengajar di dalamnya.
