Sudah Mau 2027, Apa Kabar Cetak Sawah Kalteng? Catatan Rp22,4 Miliar, KPK Memantau, Ada Dugaan Korupsi Bersama?
kaltengpedia.com – Program cetak sawah di Kalimantan Tengah kembali menjadi perhatian. Selain menyangkut realisasi pekerjaan pada 2026, program strategis ketahanan pangan tersebut juga memiliki catatan keuangan berupa piutang kelebihan pembayaran konstruksi senilai Rp22,42 miliar yang tercantum dalam Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025 Audited.
Perhatian terhadap program ini semakin menguat setelah tim Direktorat Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan cetak sawah di Kabupaten Kapuas pada Juli 2026. Sementara itu, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Kalimantan Tengah juga memublikasikan kegiatan verifikasi lapangan bersama tim kajian Direktorat Monitoring KPK di Kabupaten Pulang Pisau.
Namun, penting dicatat, kegiatan pemantauan dan verifikasi tersebut belum dapat disimpulkan sebagai penyelidikan tindak pidana korupsi. Hingga informasi yang dapat diverifikasi, belum ditemukan pernyataan resmi KPK yang memastikan adanya penyidikan atau penetapan tersangka dalam dugaan korupsi anggaran cetak sawah di Kalimantan Tengah.
Catatan Rp22,4 Miliar dalam Laporan Keuangan
Dalam laporan keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2025 Audited, tercatat piutang kelebihan pembayaran konstruksi cetak sawah pada satuan kerja Dinas TPHP Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp22.424.477.343 per 31 Desember 2025.
Dokumen yang sama mencantumkan nilai penyetoran keseluruhan sebesar Rp2.703.153.501. Angka tersebut perlu dibaca sesuai konteks pencatatan dalam laporan keuangan dan tidak serta-merta dapat dianggap sebagai seluruh pengembalian atas nilai piutang tersebut.
Catatan ini bukan bukti terjadinya korupsi. Namun, nilainya cukup signifikan untuk mendorong keterbukaan mengenai penyebab kelebihan pembayaran, proses penagihan, status pengembalian, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan.
Bagaimana Perkembangan Cetak Sawah 2026?
Pada 2026, Kabupaten Kapuas menjadi salah satu wilayah utama pelaksanaan program cetak sawah. Berdasarkan laporan ANTARA pada 13 Oktober 2026, realisasi pekerjaan di Kapuas mencapai 4.491,30 hektare atau 76,96 persen dari target operasional 7.051,66 hektare.
Artinya, masih terdapat sekitar 2.560,36 hektare yang belum terealisasi pada saat laporan tersebut diterbitkan. Capaian ini menjadi salah satu indikator penting untuk melihat sejauh mana pelaksanaan program berjalan sesuai target.
Di sisi lain, persoalan lokasi juga muncul. Pemerintah Kabupaten Kapuas pada November 2026 mengidentifikasi dua lokasi cetak sawah seluas total 138,48 hektare yang terindikasi tumpang tindih dengan izin perkebunan.
Lokasi pertama berada di Desa Pulau Keladan, Kecamatan Mantangai, seluas 64,69 hektare yang terindikasi masuk dalam IUP-B PT Usaha Handalan Perkasa. Lokasi kedua berada di Desa Maju Bersama, Kecamatan Kapuas Barat, seluas 73,79 hektare yang terindikasi masuk dalam IUP PT Kapuas Sawit Sejahtera.
Pemerintah daerah menyebut diperlukan koordinasi untuk menghindari persoalan hukum maupun administrasi. Temuan ini sekaligus memperlihatkan bahwa persoalan cetak sawah tidak hanya berkaitan dengan target luasan, tetapi juga kepastian status lahan dan kesiapan lokasi.
Pernah Ada Pemeriksaan KPK, tetapi Perkaranya Perlu Diperjelas
Nama sejumlah pejabat di Kalimantan Tengah memang pernah muncul dalam pemberitaan pemeriksaan KPK pada 2025. Namun, pemeriksaan tersebut berkaitan dengan perkara lain, termasuk kasus fasilitas kredit LPEI dan dugaan persoalan perizinan perkebunan, bukan perkara cetak sawah.
Karena itu, informasi mengenai pejabat yang pernah diperiksa KPK tidak boleh langsung dikaitkan dengan dugaan penyimpangan anggaran cetak sawah tanpa bukti dan keterangan resmi.
Yang dapat dipastikan untuk program cetak sawah pada 2026 adalah adanya aktivitas pemantauan, evaluasi, dan verifikasi lapangan oleh tim terkait KPK. Apakah kegiatan tersebut kemudian berkembang menjadi pendalaman dugaan penyimpangan anggaran, masih memerlukan konfirmasi langsung dari lembaga antirasuah.
Publik Berhak Mendapat Penjelasan
Dengan adanya catatan piutang kelebihan pembayaran, realisasi pekerjaan yang belum mencapai 100 persen pada laporan Oktober, serta persoalan tumpang tindih lahan, transparansi pelaksanaan program cetak sawah di Kalimantan Tengah menjadi penting.
Sejumlah pertanyaan layak dijawab secara terbuka: apa penyebab munculnya piutang kelebihan pembayaran sebesar Rp22,42 miliar? Bagaimana perkembangan pengembaliannya? Apakah seluruh pekerjaan telah sesuai kontrak dan spesifikasi? Bagaimana penyelesaian lokasi yang terindikasi tumpang tindih dengan izin perkebunan?
KPK juga perlu memberikan penjelasan mengenai ruang lingkup pemantauan yang dilakukan pada 2026, termasuk apakah terdapat temuan yang membutuhkan tindak lanjut lebih jauh.
Program cetak sawah menggunakan anggaran negara dan menyangkut kepentingan ketahanan pangan. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekadar laporan luasan pembukaan lahan, melainkan kepastian bahwa anggaran digunakan secara akuntabel, pekerjaan benar-benar bermanfaat bagi petani, dan seluruh persoalan administrasi maupun teknis diselesaikan secara transparan.
Kaltengpedia membuka ruang konfirmasi dan hak jawab bagi KPK, Kementerian Pertanian, Dinas TPHP Kalimantan Tengah, serta pihak-pihak terkait.
