kaltengpedia.com – Sejumlah pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pendidikan di Kabupaten Barito Utara masuk dalam daftar pengadaan menjelang akhir tahun anggaran 2026.

Berdasarkan data paket pengadaan yang tercantum pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kabupaten Barito Utara, terdapat lima paket pekerjaan konstruksi dengan total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) mencapai Rp2.505.988.000.

Lima paket tersebut mencakup pembangunan rumah dinas guru, rehabilitasi ruang perpustakaan, pembangunan kantin sekolah, penataan halaman, hingga pembangunan rumah ibadah di lingkungan sekolah.

Dari data yang tercantum, paket dengan nilai HPS terbesar adalah pembangunan rumah dinas guru lanjutan, pembangunan ruang guru beserta perabotnya, dan penataan halaman di SDN 1 Sampirang I dengan nilai Rp687.514.000.

Sementara itu, rehabilitasi ruang perpustakaan beserta perabotnya serta pembangunan pagar dan penataan halaman SDN 3 Lemo II memiliki HPS Rp472.683.000.

Berikutnya, pembangunan rumah dinas guru dan rehabilitasi rumah dinas guru beserta perabotnya di SDN 1 Lahei II memiliki HPS Rp468.494.000.

Paket pembangunan kantin sekolah, penataan halaman dan pemasangan paving di SDN 5 Melayu tercatat sebesar Rp447.545.000.

Adapun pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya lanjutan dan pembangunan rumah ibadah beserta perabotnya lanjutan di SMPN 11 Muara Teweh memiliki HPS Rp429.752.000.

Berdasarkan jadwal yang tercantum dalam data pengadaan, seluruh paket tersebut memiliki batas akhir pendaftaran pada 23 November 2026, dengan waktu yang berbeda-beda.

Perlu Pengawasan hingga Pekerjaan Selesai

Besarnya nilai pengadaan tersebut menjadi perhatian tersendiri, mengingat seluruh pekerjaan berkaitan dengan fasilitas pendidikan yang manfaatnya akan dirasakan oleh tenaga pendidik dan peserta didik.

Transparansi proses pemilihan penyedia, kesesuaian spesifikasi pekerjaan, kualitas material, hingga ketepatan waktu penyelesaian menjadi beberapa aspek yang patut diperhatikan.

Publik juga perlu mengetahui siapa penyedia yang nantinya memenangkan masing-masing paket, bagaimana proses pelaksanaannya, serta apakah pekerjaan benar-benar selesai sesuai kontrak.

Dengan demikian, anggaran pembangunan fasilitas pendidikan tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga menghasilkan infrastruktur yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.