81 Ribu Hektare Terbakar, 114 Ribu Kasus ISPA Tercatat di Kalteng, Siapa Bertanggung Jawab?
kaltengpedia.com – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah sepanjang 2026 kembali menyisakan persoalan serius. Selain kerusakan lingkungan, dampak kebakaran juga menjadi perhatian karena berkaitan dengan kesehatan masyarakat.
Dalam keterangannya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Tengah menyebut luas area terbakar di provinsi ini mencapai sedikitnya 81.587 hektare selama Januari hingga September 2026.
Selain itu, sebanyak 205.926 titik panas terdeteksi sepanjang Januari hingga Oktober 2026 berdasarkan data yang disampaikan WALHI.
Dampak kesehatan juga menjadi perhatian. WALHI mengutip data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalteng yang mencatat sebanyak 114.365 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) sejak awal tahun hingga 12 Oktober 2026.
Di tengah kondisi tersebut, WALHI Kalteng mengambil langkah dengan melaporkan delapan perusahaan yang wilayah konsesinya terindikasi mengalami kebakaran kepada Polda Kalteng pada 9 November 2026.
Dari delapan perusahaan tersebut, enam merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit dan dua lainnya pemegang izin pemanfaatan hutan.
Direktur Eksekutif WALHI Kalteng, Janang Firman Palanungkai, meminta penegakan hukum dilakukan secara menyeluruh. Menurutnya, penanganan karhutla tidak boleh hanya menyasar masyarakat kecil, tetapi juga harus mengusut kemungkinan tanggung jawab korporasi.
Persoalan ini menjadi penting karena dampak karhutla tidak berhenti pada kawasan yang terbakar. Masyarakat ikut menanggung risiko kesehatan, gangguan aktivitas, hingga kerugian lingkungan dalam jangka panjang.
Meski demikian, keberadaan area terbakar di wilayah konsesi tidak otomatis membuktikan perusahaan sebagai penyebab kebakaran. Hal tersebut perlu ditelusuri melalui penyelidikan dan pembuktian oleh aparat penegak hukum.
Kini, masyarakat menunggu langkah konkret pemerintah dan aparat dalam memperkuat pencegahan karhutla, mengawasi konsesi, serta memastikan pihak yang terbukti bertanggung jawab mendapatkan sanksi sesuai ketentuan hukum.
