kaltengpedia.com – Alokasi anggaran perjalanan dinas Pemerintah Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah, pada Tahun Anggaran 2026 menjadi perhatian. Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) INAPROC yang tersinkron pada 10 November 2026 pukul 06.12 WIB, tercatat sebanyak 338 paket perjalanan dinas dengan total nilai mencapai Rp10.208.851.897 atau sekitar Rp10,2 miliar.

Data tersebut muncul dalam penelusuran RUP dengan kata kunci “perjalanan” pada sistem INAPROC, menggunakan perspektif anggaran dan filter Tahun Anggaran 2026.

Dari daftar paket yang ditampilkan, alokasi terbesar tercatat pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sukamara, yakni paket Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah DPRD dengan nilai mencapai Rp735 juta.

Posisi berikutnya berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan paket Belanja Perjalanan Dinas Biasa senilai Rp506.075.000. Selain itu, terdapat anggaran perjalanan dinas dalam kota pada instansi yang sama sebesar Rp359.625.000.

Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mencatat paket perjalanan dinas biasa senilai Rp326 juta.

Sejumlah alokasi lainnya juga terlihat cukup besar, di antaranya:

  1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Rp234,5 juta.

  2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah: Rp210 juta.

  3. Dinas Lingkungan Hidup: Rp205 juta.

  4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Rp203,7 juta.

  5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi: Rp196,152 juta.

  6. Dinas Kesehatan: Rp177,775 juta.

  7. Sekretariat DPRD: Rp165 juta.

  8. Sekretariat DPRD: Rp157,5 juta.

  9. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata: Rp153,943 juta.

  10. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Rp150 juta.

Besarnya alokasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas perencanaan dan penggunaan anggaran perjalanan dinas di tengah tuntutan efisiensi belanja pemerintah daerah.

Perjalanan dinas tentu memiliki fungsi dalam menunjang koordinasi, pengawasan, pelayanan publik, hingga pelaksanaan program pemerintahan. Namun, transparansi mengenai tujuan perjalanan, jumlah peserta, frekuensi kegiatan, serta hasil yang dicapai menjadi hal penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Publik juga berhak mengetahui apakah besarnya anggaran tersebut telah disusun berdasarkan kebutuhan prioritas dan menghasilkan dampak yang terukur.

Perlu ditegaskan, data RUP merupakan data perencanaan pengadaan, bukan bukti bahwa seluruh anggaran telah direalisasikan atau dibelanjakan. Besaran anggaran juga belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pemborosan atau penyimpangan.

Karena itu, klarifikasi dari Pemerintah Kabupaten Sukamara, khususnya masing-masing perangkat daerah, diperlukan agar masyarakat mengetahui rincian peruntukan dan manfaat dari ratusan paket perjalanan dinas tersebut.

Di tengah kebutuhan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan pelayanan publik, pertanyaan besarnya adalah: seberapa besar manfaat perjalanan dinas senilai Rp10,2 miliar bagi masyarakat Sukamara?

Alternatif judul menarik interaksi

  1. Rp10,2 Miliar untuk Perjalanan Dinas Pemkab Sukamara 2026, DPRD Paling Besar Rp735 Juta?

  2. 338 Paket Perjalanan Dinas Pemkab Sukamara Tembus Rp10,2 Miliar, Publik Perlu Tahu Apa Hasilnya

  3. Saat Anggaran Perjalanan Dinas Sukamara Capai Rp10,2 Miliar, Bagaimana dengan Prioritas Rakyat?

  4. INAPROC Ungkap Anggaran Perjalanan Dinas Sukamara 2026, Ini 10 Paket Terbesarnya

  5. Rp735 Juta Perjalanan Dinas Luar Daerah DPRD Sukamara, Apa Saja Agendanya?

Rekomendasi Kaltengpedia: Judul nomor 2 paling kuat untuk mendorong interaksi sekaligus tetap menjaga prinsip jurnalistik berimbang.

Catatan redaksi: Berita ini berdasarkan data RUP INAPROC yang diberikan, dengan data tersinkron 10 November 2026. Sebelum tayang, sebaiknya dimintakan konfirmasi kepada Pemkab Sukamara dan Sekretariat DPRD mengenai rincian serta dasar penganggarannya.