Kaltengpedia.com – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran memberikan arahan kepada seluruh bupati, wali kota, camat, hingga kepala desa/lurah agar pembangunan di Kalimantan Tengah berjalan lebih adil, merata, dan selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi.
Arahan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan se-Kalimantan Tengah Tahun 2026 yang digelar di GOR Indoor Palangka Raya, Kamis (6/8/2026) malam.
Dalam rakor itu, Gubernur menegaskan bahwa seluruh pemerintah daerah perlu menyelaraskan program pembangunan sehingga memiliki arah yang sama, mulai dari tingkat provinsi hingga desa. Penekanan tersebut menjadi sinyal penting bahwa koordinasi dan sinkronisasi program menjadi kunci agar pembangunan di seluruh wilayah Kalimantan Tengah berjalan efektif dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Pada poin pertama, Agustiar Sabran meminta agar efisiensi anggaran tidak dijadikan alasan menurunnya kualitas pelayanan publik maupun pembangunan. Menurutnya, yang harus dikurangi adalah pemborosan dan kegiatan yang tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Yang dikurangi adalah pemborosan, yang dikurangi kegiatan yang kurang berdampak bagi masyarakat. Efisiensi harus kita jawab dengan kerja lebih kreatif, lebih cermat, lebih terukur, dan lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Selanjutnya, Gubernur meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota mendukung penguatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi maupun kabupaten/kota. Penguatan RTRW dinilai penting untuk menciptakan kepastian hukum, melindungi hak masyarakat adat, menghindari tumpang tindih pemanfaatan lahan dan konflik sosial, sekaligus mendorong masuknya investasi.
Menghadapi puncak musim kemarau pada Agustus hingga September 2026, Agustiar Sabran juga menginstruksikan seluruh daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) melalui upaya mitigasi serta deteksi dini.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada BNPB, personel TNI-Polri dari Kodam XXII/Tambun Bungai dan Polda Kalimantan Tengah, serta seluruh personel dan relawan yang telah bekerja keras sehingga penanganan Karhutla di Kalimantan Tengah relatif terkendali.
Selain itu, Gubernur mengajak seluruh pemerintah daerah memperkuat komitmen mewujudkan desa dan kelurahan bebas narkoba, memperbarui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta menjaga kerukunan, keamanan, dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Bumi Tambun Bungai.
“Untuk mewujudkannya, tentu kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami memerlukan dukungan Bupati/Wali Kota, Camat, serta Kepala Desa dan Lurah se-Kalimantan Tengah,” pungkas Agustiar Sabran.
Arahan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya sinergi antara Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota agar seluruh program pembangunan berjalan searah, saling mendukung, dan mampu mempercepat pemerataan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.
