Kaltengpedia.com – Kepala BPBD Kota Palangka Raya Hendrikus Satriya Budi, Sabtu (26/9/2026), mengatakan Pemerintah Kota Palangka Raya menambah dukungan anggaran karhutla Palangka Raya sebesar Rp4,8 miliar melalui APBD Perubahan 2026. Tambahan tersebut disiapkan untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kebutuhan kebencanaan lainnya di tengah kondisi karhutla yang masih terjadi.
Hendrikus menjelaskan tambahan anggaran tersebut terdiri atas Rp2,8 miliar untuk belanja BPBD dan Rp2 miliar untuk Belanja Tidak Terduga (BTT). Dana tersebut dapat digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan operasional penanganan di lapangan, termasuk bahan bakar minyak (BBM), kebutuhan personel, konsumsi, serta keperluan lainnya selama proses penanganan karhutla berlangsung.
Sebelum adanya tambahan melalui APBD Perubahan, Pemkot Palangka Raya telah menggunakan BTT sekitar Rp2,25 miliar dalam tiga tahap. Penggunaan tahap pertama mencapai sekitar Rp500 juta, kemudian tahap kedua Rp800 juta dan tahap ketiga sekitar Rp950 juta. Penggunaan anggaran tersebut disesuaikan dengan kebutuhan penanganan dan mekanisme yang berlaku dalam kondisi kedaruratan.
Menurut Hendrikus, sebagian tambahan anggaran ditempatkan pada belanja BPBD karena terdapat kebutuhan operasional yang tetap harus berjalan meskipun status tanggap darurat telah berakhir. Sementara penggunaan BTT memiliki ketentuan tersendiri yang berkaitan dengan kondisi kedaruratan. Karena itu, pemerintah daerah menyesuaikan penempatan anggaran agar kebutuhan penanganan dapat tetap didukung sesuai aturan.
Selain dukungan anggaran, Pemkot Palangka Raya juga mengerahkan aparatur sipil negara (ASN) dari 20 organisasi perangkat daerah (OPD) untuk membantu penanganan karhutla. Personel tersebut dapat diperbantukan sesuai kebutuhan di lapangan dan berkoordinasi dengan tim yang sudah melakukan penanganan kebakaran.
BPBD Kota Palangka Raya juga berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengoptimalkan dukungan personel dan relawan. Koordinasi dilakukan untuk memastikan sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara efektif, terutama ketika terjadi peningkatan kejadian karhutla di sejumlah wilayah.
Hendrikus mengatakan dukungan anggaran karhutla Palangka Raya akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan. Pemerintah daerah bersama petugas gabungan tetap melakukan upaya penanganan dan pemadaman, sekaligus mengantisipasi dampak karhutla terhadap masyarakat dan kualitas udara di Kota Palangka Raya.
