kaltengpedia.com – Menjelang akhir tahun anggaran 2026, sejumlah paket pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Sukamara mulai tercatat dalam sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang terintegrasi dengan INAPROC.

Berdasarkan data yang ditampilkan pada portal LPSE Kabupaten Sukamara per 20 November 2026 pukul 21.45 WIB, terdapat 16 paket pengadaan non-tender dengan total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) mencapai sekitar Rp1,62 miliar.

Paket-paket tersebut mencakup pengadaan alat kesehatan, mesin potong rumput, rehabilitasi jembatan, penataan halaman, rehabilitasi pagar, pembangunan jalan, hingga jasa konsultansi pengawasan dan perencanaan.

Dari keseluruhan paket yang tercantum, pekerjaan konstruksi menjadi kelompok dengan nilai HPS terbesar, yakni sekitar Rp1,09 miliar.

1. Pekerjaan konstruksi mendominasi Rp1,09 miliar

5 paket pekerjaan

Lima paket pekerjaan konstruksi yang tercantum dalam LPSE Sukamara adalah:

Nama pekerjaan HPS
Rehabilitasi Jembatan Jalan Poros Sekuningan Baru Rp300 juta
Rehabilitasi Pagar Polres Sukamara Rp279 juta
Penataan Halaman Gereja Katolik Desa Sekuningan Baru Rp208,6 juta
Penataan Halaman Majelis Thariqat Naqsyabandiyah Rp182,6 juta
Pembangunan Jalan Usaha 1 di SP3 Sungai Baru Rp121,99 juta
Total Rp1,092 miliar

Ada beberapa pekerjaan yang menarik untuk dicermati, khususnya rehabilitasi jembatan Jalan Poros Sekuningan Baru dengan HPS Rp300 juta.

Paket tersebut menggunakan sumber anggaran yang dalam nama paketnya disebut sebagai SILPA Insentif Fiskal dan TDF 2024.

Sementara itu, pembangunan Jalan Usaha 1 di SP3 Sungai Baru memiliki HPS sekitar Rp122 juta.

2. Pengadaan alat kesehatan mencapai Rp189,7 juta

3 paket pengadaan barang

Selain konstruksi, terdapat pengadaan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan masyarakat.

Nama paket HPS
Alat Pembersih/Pengadaan Mesin Potong Rumput Rp69.997.500
Pengadaan BMHP (DAU Kesehatan) Rp29.113.000
Alat Kesehatan Puskesmas, Pustu dan Poskesdes Rp160.625.800
Total Rp259.736.300

Pengadaan alat kesehatan untuk Puskesmas, Pustu dan Poskesdes menjadi paket terbesar dalam kelompok pengadaan barang.

Hal ini menarik untuk dilihat dari sisi pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat di wilayah yang jauh dari pusat kabupaten.

3. Jasa konsultansi dan pengawasan mencapai Rp275,19 juta

Terdapat delapan paket jasa konsultansi yang terdiri atas tiga paket konsultansi badan usaha nonkonstruksi dan lima paket konsultansi badan usaha konstruksi.

Beberapa di antaranya:

  • Perencanaan rehabilitasi bangunan persiapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) Ruang Bougenvile: Rp22,49 juta.

  • Pengawasan peningkatan Jalan Poros Selatan Lunci–Jelai: Rp72 juta.

  • Pengawasan peningkatan Jalan Poros Bangun Jaya–Natai Kondang: Rp54 juta.

  • Pengawasan rehabilitasi jembatan Sekuningan Baru: Rp18,5 juta.

  • Pengawasan pembuatan box culvert Jalan Poros Selatan Lunci Jelai/Desa Sungai Damar: Rp32 juta.

Jasa konsultansi ini memiliki total HPS Rp275,19 juta.

4. Rekapitulasi proyek akhir tahun Sukamara

Total HPS 16 paket pengadaan

Rp1.627.135.983,82

Sekitar Rp1,62 miliar · Berdasarkan data LPSE yang diberikan

Pekerjaan konstruksi

Rp1.092.199.983,82

67.1% dari total HPS

Pengadaan barang

Rp259.736.300

16% dari total HPS

Konsultansi konstruksi

Rp228.100.000

14% dari total HPS

Konsultansi nonkonstruksi

Rp47.099.700

2.9% dari total HPS

16

Total paket

Rp300 juta

Paket konstruksi terbesar

5. Tenggat pendaftaran berdekatan

Berdasarkan jadwal yang tercantum, sejumlah paket memiliki batas akhir pendaftaran pada 21, 22, dan 23 November 2026.

Artinya, sebagian besar proses pengadaan tersebut berlangsung dalam rentang waktu yang berdekatan menjelang akhir November.

Namun, perlu ditegaskan bahwa nilai HPS bukan berarti nilai kontrak atau uang yang sudah dibayarkan. Data tersebut juga belum membuktikan bahwa seluruh pekerjaan telah selesai, penyedia telah ditetapkan, atau terjadi penyimpangan dalam pengadaan.