kaltengpedia.com – Sejumlah kepala dinas di Kalimantan Tengah menjadi sorotan publik akibat berbagai persoalan yang muncul dalam kinerja mereka. Berdasarkan data dan analisis dari Kaltengpedia, Gubernur Kalteng Agustiar Sabran kini menghadapi tantangan besar dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, khususnya di tiga sektor penting, yakni Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kehutanan, serta Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Dinas PUPR: Proyek Infrastruktur yang Mandek
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalteng menjadi salah satu yang paling mendapat sorotan. Sejumlah proyek infrastruktur, terutama pembangunan jalan dan jembatan di daerah pedalaman, mengalami keterlambatan. Beberapa proyek bahkan terhenti tanpa kejelasan. Berdasarkan analisis Kaltengpedia, transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran dalam proyek-proyek tersebut perlu dievaluasi lebih lanjut. Selain itu, kualitas beberapa proyek yang telah selesai pun dinilai kurang memadai.
Data Kaltengpedia menunjukkan masih banyak ruas jalan di wilayah perdesaan yang mengalami kerusakan parah meskipun anggaran telah dialokasikan. Hal ini mengindikasikan perlunya pengawasan yang lebih ketat dalam pelaksanaan proyek infrastruktur.
Dinas Kehutanan: Polemik Perizinan dan Deforestasi
Dinas Kehutanan juga menjadi pusat perhatian, terutama terkait dengan maraknya pembukaan lahan ilegal dan polemik perizinan hutan. Dalam beberapa bulan terakhir, kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali meningkat, diduga akibat lemahnya pengawasan terhadap izin penggunaan lahan.
Analisis Kaltengpedia menyoroti bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya diterapkan secara maksimal dalam menindak perusahaan yang melanggar ketentuan. Kasus kebakaran hutan yang terus berulang juga mengindikasikan adanya kelemahan dalam mekanisme pengawasan dan mitigasi.
Selain itu, tumpang tindih perizinan dan lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat menjadi kendala utama dalam pengelolaan sumber daya hutan di Kalteng.
Dinas Kominfo: Masalah Akses Informasi dan Digitalisasi
Di era digital, peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi sangat penting, namun kinerjanya dinilai masih kurang optimal. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya pemerataan akses internet di berbagai wilayah Kalteng, terutama daerah terpencil. Hal ini menjadi kendala bagi masyarakat yang membutuhkan akses informasi dan layanan digital.
Analisis Kaltengpedia mengungkapkan bahwa masih banyak desa di Kalteng yang belum memiliki akses internet yang layak. Hal ini berimbas pada keterlambatan implementasi program digitalisasi pemerintahan dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
Selain itu, transparansi informasi pemerintah juga menjadi tantangan, di mana keterbukaan data mengenai program-program strategis daerah masih perlu ditingkatkan agar lebih mudah diakses oleh publik.
PR Besar untuk Gubernur Agustiar Sabran
Dengan berbagai sorotan terhadap kinerja beberapa kepala dinas ini, Gubernur Agustiar Sabran dihadapkan pada tugas berat untuk melakukan evaluasi dan perbaikan. Berdasarkan data dan analisis Kaltengpedia, reformasi birokrasi dan peningkatan efektivitas pengawasan di setiap sektor menjadi hal yang mendesak.
Kaltengpedia menilai bahwa perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kepala dinas terkait. Jika ditemukan adanya ketidakefektifan dalam menjalankan tugasnya, langkah strategis seperti rotasi atau pergantian pejabat dapat menjadi opsi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.
Publik menantikan langkah konkret Gubernur Agustiar Sabran dalam menyelesaikan berbagai permasalahan ini agar pembangunan di Kalimantan Tengah bisa berjalan lebih baik dan merata.
