kaltengpedia.com – Dugaan penyimpangan pengelolaan dana hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palangka Raya mulai mengerucut pada indikasi praktik cashback dan penggelembungan anggaran atau mark up.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Palangka Raya mengungkapkan, indikasi penyimpangan sementara yang ditemukan penyidik berkisar Rp500 juta hingga Rp600 juta.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Palangka Raya, Hadiarto, menjelaskan bahwa temuan tersebut berkaitan dengan sejumlah kegiatan yang menggunakan dana hibah.

Meski demikian, angka tersebut belum dapat disebut sebagai kerugian negara yang telah dipastikan.

Kejari masih menunggu hasil audit penghitungan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Audit tersebut diperlukan untuk memastikan besaran kerugian negara berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen, transaksi, dan penggunaan anggaran.

Penyidik juga masih menelusuri kemungkinan adanya penyimpangan lain di luar indikasi cashback dan mark up yang telah ditemukan.

Dalam proses penyidikan, Kejari telah melakukan penggeledahan satu kali di Kantor KPU Palangka Raya untuk mencari dokumen yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Sejumlah dokumen yang sebelumnya belum ditemukan kemudian diserahkan oleh saksi saat menjalani pemeriksaan dan kini menjadi bahan pendalaman penyidik.

Besarnya nilai dana hibah yang dikelola serta indikasi penyimpangan yang ditemukan membuat proses audit menjadi salah satu tahapan penting dalam pengungkapan perkara ini.

Publik kini menunggu hasil penghitungan BPKP untuk mengetahui apakah indikasi penyimpangan tersebut benar-benar menimbulkan kerugian keuangan negara dan berapa nilai pastinya.