KPK Bongkar Modus Bupati Atur Proyek untuk Keluarga, Saatnya Pengadaan di Kalteng Dibuka ke Publik
kaltengpedia.com – Kasus dugaan korupsi pengadaan proyek yang menyeret Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, menjadi peringatan serius bagi seluruh kepala daerah di Indonesia, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota di Kalimantan Tengah (Kalteng).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan praktik konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang melibatkan perusahaan milik keluarga kepala daerah.
Dalam perkara tersebut, KPK menemukan perusahaan yang didirikan suami dan anak Bupati Pekalongan diduga mendapatkan sejumlah proyek di lingkungan pemerintah daerah. Nilai transaksi perusahaan itu mencapai Rp46 miliar sepanjang 2023–2026.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp22 miliar digunakan untuk pembayaran gaji tenaga outsourcing. Sementara itu, KPK mengungkap adanya dugaan aliran dana kepada sejumlah pihak, termasuk keluarga bupati.
KPK juga menduga terdapat intervensi terhadap sejumlah kepala perangkat daerah agar memenangkan perusahaan tersebut dalam proses pengadaan.
Bupati Pekalongan Fadia Arafiq telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Kalteng Perlu Lebih Serius Mengawasi Proyek Pemerintah
Kasus Pekalongan menjadi pengingat bahwa pengawasan anggaran daerah tidak cukup hanya melihat besaran nilai proyek dan siapa pemenang tender.
Ada sejumlah aspek yang juga perlu diperhatikan, mulai dari siapa pemilik perusahaan, siapa penerima manfaat sebenarnya (beneficial owner), hubungan keluarga atau bisnis dengan pejabat pemerintah, hingga bagaimana proses pengadaan dilaksanakan.
Konteks ini relevan bagi Kalimantan Tengah yang memiliki 13 kabupaten dan satu kota serta pemerintah provinsi dengan berbagai program pembangunan dan pengadaan barang dan jasa.
KPK sendiri telah menjelaskan bahwa hubungan keluarga, kepentingan bisnis, dan afiliasi dengan perusahaan penyedia dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan pemerintahan.
Bahkan, dalam materi edukasi antikorupsi, KPK secara khusus menyoroti potensi pejabat mengutamakan perusahaan milik keluarga atau kerabat dalam proses tender proyek pemerintah.
Empat Hal yang Perlu Diawasi di Kalteng
Untuk mencegah praktik serupa, terdapat beberapa aspek pengadaan yang perlu menjadi perhatian publik dan aparat pengawasan di daerah.
1. Perusahaan milik keluarga pejabat. Apakah terdapat hubungan kepemilikan, afiliasi bisnis, atau hubungan keluarga antara penyedia proyek dengan pejabat yang memiliki kewenangan?
2. Dominasi pemenang proyek. Apakah terdapat perusahaan yang berulang kali mendapatkan pekerjaan dari banyak OPD atau instansi pemerintah?
3. Potensi pengaturan tender. Apakah proses penyusunan HPS, spesifikasi pekerjaan, hingga penentuan pemenang dilakukan secara independen dan kompetitif?
4. Aliran keuntungan proyek. Apakah pembayaran pekerjaan benar-benar diterima penyedia sesuai kontrak dan digunakan sebagaimana mestinya?
Keempat aspek tersebut penting diperiksa agar pengadaan pemerintah tidak menjadi sarana untuk menguntungkan kelompok atau pihak tertentu.
KPK juga mencatat sektor pengadaan barang dan jasa sebagai salah satu area yang memiliki risiko korupsi tinggi. Dalam data penanganan kasus hingga 22 April 2025, sebanyak 428 dari 1.709 kasus korupsi berkaitan langsung dengan sektor pengadaan barang dan jasa.
Publik Berhak Mengawasi, Bukan Sekadar Mengetahui Anggaran
Di tengah keterbatasan anggaran dan kebutuhan pembangunan di Kalimantan Tengah, transparansi penggunaan APBD menjadi semakin penting.
Masyarakat berhak mengetahui apakah anggaran pemerintah benar-benar digunakan untuk kepentingan publik atau justru berpotensi menguntungkan kelompok tertentu.
Pengawasan terhadap Rencana Umum Pengadaan (RUP), proses tender, realisasi kontrak, hingga perusahaan penerima proyek perlu diperkuat.
Kasus Pekalongan menjadi pengingat bagi seluruh kepala daerah di Kalteng bahwa jabatan publik merupakan amanah untuk mengelola uang rakyat, bukan kesempatan membangun bisnis keluarga melalui proyek pemerintah.
Tidak boleh ada ruang bagi konflik kepentingan dalam pengadaan pemerintah. Jika proyek dibiayai APBD, kepentingan masyarakat harus menjadi yang utama.
