Kaltengpedia – Pangkalan Bun – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Tengah atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Raihan tersebut menjadi pencapaian istimewa karena merupakan opini WTP yang ke-12 kali secara berturut-turut bagi Kabupaten Kotawaringin Barat.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilaksanakan di Kantor BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah di Palangka Raya, Jumat (29/5/2026). Dokumen hasil pemeriksaan diterima langsung oleh Bupati Kotawaringin Barat, Nurhidayah, sebagai bentuk pengakuan atas konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Bupati Nurhidayah menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh jajaran perangkat daerah yang selama ini telah bekerja keras menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut merupakan hasil dari sinergi, komitmen, dan tanggung jawab bersama seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Kobar.
Ia menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan keuangan daerah. Lebih dari itu, capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan agar semakin profesional, efektif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Pengelolaan APBD, lanjutnya, harus mampu memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan pelayanan publik.
Keberhasilan mempertahankan opini tertinggi dari BPK RI tersebut juga menunjukkan komitmen Pemkab Kobar dalam menjalankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik atau good governance. Konsistensi dalam menyusun laporan keuangan yang tertib dan akuntabel menjadi salah satu indikator penting keberhasilan pemerintah daerah dalam membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah.
Meski kembali meraih opini WTP, Pemkab Kobar memastikan tidak akan berpuas diri. Berbagai catatan, masukan, dan rekomendasi yang diberikan tim pemeriksa BPK RI akan dijadikan bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah juga berkomitmen memperkuat kapasitas sumber daya manusia, meningkatkan sistem pengendalian internal, serta mengoptimalkan akuntabilitas pengelolaan keuangan agar semakin baik dari tahun ke tahun.
Raihan opini WTP ke-12 berturut-turut ini menjadi bukti nyata keseriusan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menjaga integritas tata kelola keuangan daerah. Prestasi tersebut sekaligus menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mewujudkan pemerintahan yang transparan serta bertanggung jawab kepada masyarakat. (Yd/Kalped)
