kaltengpedia.com – Presiden Prabowo Subianto menyatakan rencana pembangunan penjara khusus bagi para koruptor di pulau terpencil. Hal tersebut disampaikannya dalam acara “Peluncuran Mekanisme Baru Tunjangan Guru ASN Daerah Langsung ke Rekening Guru” yang digelar di Plaza Insan Berprestasi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta Pusat, Kamis (13/3).
Ketua Umum Partai Gerindra itu menegaskan bahwa ia akan menyisihkan anggaran khusus untuk pembangunan penjara ini guna memastikan para pelaku korupsi tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri.
Rencana pembangunan penjara di pulau terpencil ini menimbulkan spekulasi mengenai lokasi yang akan dipilih. Salah satu nama yang mencuat adalah Pulau Telo di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Pulau yang terdiri dari tiga gugusan ini berada di tengah Sungai Kapuas dan dapat terlihat dari Jembatan Pulau Telo.
Pulau Telo dikenal memiliki nuansa mistis dalam cerita rakyat setempat. Konon, terdapat istana gaib yang mendiaminya, sehingga banyak yang percaya pulau ini memiliki aura angker. Keberadaannya yang terisolasi dan sulit diakses bisa menjadi pertimbangan dalam pembangunan penjara khusus tersebut.
Namun, sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah mengenai kemungkinan Pulau Telo menjadi lokasi penjara koruptor. Jika nantinya Pulau Telo dipilih, masyarakat perlu mempertimbangkan aspek keamanan, aksesibilitas, serta dampak lingkungan dan sosial terhadap wilayah sekitar.
Korupsi merupakan tindak pidana luar biasa yang merugikan negara dan masyarakat luas. Presiden Prabowo menegaskan bahwa tindakan tegas terhadap koruptor harus dilakukan agar mereka tidak lagi merusak sistem pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.
“Kami akan cari pulau yang benar-benar terpencil. Kalau mereka mau keluar, biar bertemu dengan hiu,” ujar Prabowo.
Pernyataan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperketat hukuman bagi koruptor agar efek jera semakin kuat. Di tengah berbagai spekulasi mengenai lokasi penjara khusus ini, masyarakat menunggu realisasi kebijakan yang diharapkan dapat membawa perubahan nyata dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
