kaltengpedia.com – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai Presiden Prabowo Subianto gagal memahami akar persoalan yang memicu gelombang aksi demonstrasi di berbagai daerah dalam beberapa pekan terakhir.
Pernyataan itu disampaikan melalui akun resmi X (Twitter) @YLBHI pada Senin (1/9/2025), menanggapi pidato Presiden bersama pimpinan lembaga negara dan ketua partai politik sehari sebelumnya.
Menurut YLBHI bersama Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia, kemarahan publik yang meluas bukan sekadar dipicu oleh pernyataan sejumlah anggota DPR, melainkan merupakan akumulasi kekecewaan terhadap kebijakan negara yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
“Ini adalah akumulasi dari persoalan yang bermuara pada pemborosan uang rakyat untuk kepentingan pejabat di tengah kesulitan rakyat,” tulis YLBHI dalam pernyataannya.
Koalisi menegaskan, kebijakan tunjangan DPR RI yang baru-baru ini dibatalkan hanyalah puncak gunung es dari persoalan lebih besar terkait tata kelola anggaran negara.
Selain itu, YLBHI juga mengecam tindakan aparat keamanan yang dinilai represif dan brutal dalam menangani aksi unjuk rasa. Mereka mendesak pemerintah segera melakukan reformasi total terhadap institusi Polri.
“Hentikan semua bentuk represi, brutalitas aparat, lakukan reformasi total Polri sekarang, dan bebaskan semua demonstran yang ditangkap,” tegas YLBHI.
Koalisi Masyarakat Sipil juga meminta pemerintah untuk menghentikan pendekatan keamanan dalam menghadapi protes publik dan mulai mendengar aspirasi masyarakat.
