Kaltengpedia.com – Pemerintah Kabupaten Barito Timur kembali mengumumkan paket pengadaan jasa konsultansi untuk kegiatan Survei Jalan dan Jembatan dengan nilai pagu mencapai Rp500 juta dalam APBD 2026.
Tender dengan kode 10116557000 ini berada di bawah Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Paket tersebut difokuskan pada kegiatan survei teknis sebagai tahap awal perencanaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah Barito Timur.
Namun, hingga saat ini proses pengadaan tercatat belum memiliki jadwal lanjutan atau masih berada pada status “tidak ada jadwal”, meski sudah dibuat sejak 18 Februari 2026.
Berbeda dengan proyek konstruksi, paket ini merupakan jasa konsultansi badan usaha konstruksi, dengan metode seleksi berbasis kualitas dan biaya (bobot teknis 80 persen dan biaya 20 persen). Artinya, aspek kemampuan teknis penyedia menjadi faktor dominan dalam penilaian.
Nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tercatat sebesar Rp498,6 juta, dengan jenis kontrak lumsum.
Sebanyak 10 peserta tercatat telah mengikuti proses tender. Para peserta diwajibkan memiliki:
Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU)
Pengalaman jasa konsultansi konstruksi minimal 1 pekerjaan dalam 4 tahun terakhir
Subklasifikasi khusus di bidang rekayasa teknik sipil transportasi
Selain itu, peserta juga harus memenuhi persyaratan administrasi ketat, termasuk kepatuhan pajak dan pakta integritas.
Meski telah masuk tahap informasi tender lengkap—mulai dari pengumuman hingga peserta—namun:
Belum ada hasil evaluasi
Belum ada pemenang
Belum ada kontrak berjalan
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai kelanjutan proyek, terutama karena survei merupakan tahap krusial sebelum pembangunan fisik dilakukan.
Survei jalan dan jembatan memiliki peran penting dalam menentukan:
Kelayakan teknis pembangunan
Estimasi anggaran konstruksi
Prioritas pembangunan wilayah
Tanpa survei yang matang, proyek fisik berisiko mengalami hambatan di tahap pelaksanaan.
Dengan belum adanya jadwal lanjutan, publik kini menunggu kepastian apakah proyek ini akan segera dilanjutkan atau justru mengalami penundaan.
