Kaltengpedia.com – Langkah tegas mulai ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam menata ulang aktivitas usaha di wilayahnya. Di tengah maraknya pembangunan infrastruktur oleh perusahaan tanpa kejelasan izin, Pemkab Barsel tak lagi ingin kecolongan.
Pj Sekretaris Daerah Barsel, Ita Minarni, memastikan penertiban besar-besaran segera dilakukan. Ia mengungkapkan, selama ini masih ditemukan sejumlah perusahaan yang membangun fasilitas seperti jalan tanpa dokumen perizinan yang jelas.
“Kami tidak ingin ada aktivitas yang berjalan tanpa dasar hukum. Karena itu, tim gabungan sudah dibentuk melalui SK dan telah mendapat persetujuan dari Gubernur Kalimantan Tengah serta dikoordinasikan dengan pemerintah pusat,” tegasnya.
Tim ini bukan sembarang tim. Unsurnya lengkap, mulai dari kejaksaan, kepolisian, hingga instansi teknis seperti Bapperida, Bapenda, dinas perizinan, tata ruang, perhubungan, kehutanan, dan lingkungan hidup. Mereka diberi mandat untuk menyisir, mengecek, sekaligus menertibkan seluruh izin usaha di Barsel.
Ita juga menyoroti persoalan izin lama yang belum diperbarui. Ia menegaskan, izin usaha yang terbit pada periode 2010–2019 wajib disesuaikan dengan ketentuan terbaru, termasuk pembaruan ke sistem KKPN. Namun, ia tetap memberi batas yang jelas: jika pembangunan jalan berada di dalam wilayah konsesi tambang, maka itu masih menjadi hak perusahaan.
Yang tak kalah menjadi sorotan adalah dugaan aktivitas pengerukan pasir skala besar. Pemerintah mencium adanya praktik pengiriman material keluar daerah tanpa kontribusi pajak yang semestinya masuk ke kas daerah.
Ketegasan ini menuai apresiasi. Langkah Ita Minarni dinilai sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah daerah tidak lagi memberi ruang bagi praktik abu-abu dalam dunia usaha. Penertiban ini bukan hanya soal aturan, tapi juga soal keadilan bagi daerah agar tidak terus dirugikan.
Dengan gerak cepat tim gabungan, publik kini menunggu: siapa saja yang akan tersentuh penertiban, dan seberapa dalam pembenahan ini akan berjalan.
