6 Perusahaan Sawit dan 2 Pemegang Izin Hutan Dilaporkan WALHI, Siapa Saja yang Masuk Daftar?
kaltengpedia.com – Delapan perusahaan menjadi perhatian setelah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Tengah melaporkannya ke Polda Kalteng terkait indikasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah konsesi sepanjang 2026.
Dari delapan perusahaan tersebut, enam bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit, sedangkan dua lainnya merupakan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
Berdasarkan informasi dalam laporan WALHI, berikut daftar perusahaan yang dilaporkan:
Enam perusahaan perkebunan kelapa sawit:
-
PT Globalindo Agung Lestari.
-
PT United Agro Indonesia.
-
PT Arjuna Utama Sawit.
-
PT Tapian Nadenggan.
-
PT Maju Aneka Sawit.
-
PT Globalindo Alam Perkasa.
Dua pemegang izin PBPH:
-
PT Industrial Forest Plantation.
-
PT Baratama Putra Perkasa.
WALHI juga menyebut sejumlah afiliasi grup perusahaan dalam siaran persnya. PT Globalindo Agung Lestari dan PT United Agro Indonesia disebut terkait Genting Plantations Group.
PT Arjuna Utama Sawit disebut terkait First Borneo Group, PT Tapian Nadenggan dengan Sinar Mas Group/GAR, sedangkan PT Maju Aneka Sawit dan PT Globalindo Alam Perkasa disebut terkait Musimas Group.
Sementara itu, PT Industrial Forest Plantation disebut terkait Nusantara Fiber Group.
Direktur Eksekutif WALHI Kalteng, Janang Firman Palanungkai, menyampaikan bahwa identifikasi dilakukan melalui analisis wilayah konsesi. WALHI kemudian melakukan pemantauan lapangan terhadap tiga konsesi sebagai sampel dan menemukan area terbakar pada ketiganya.
Pelaporan ini menjadi dorongan agar pengawasan terhadap aktivitas perusahaan pemegang konsesi semakin diperketat, terutama dalam kewajiban pencegahan dan penanganan karhutla.
Namun, perlu dicatat bahwa masuknya nama perusahaan dalam laporan WALHI bukan berarti perusahaan tersebut telah terbukti melakukan pembakaran atau melakukan tindak pidana.
Penyebab kebakaran, tanggung jawab pengelolaan lahan, serta kemungkinan pelanggaran hukum masih harus diperiksa dan dibuktikan oleh aparat berwenang.
