Enam Terdakwa Korupsi Zirkon Kalteng Divonis 4–5 Tahun, Siapa Mendapat Hukuman Terberat?
kaltengpedia.com – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya menjatuhkan hukuman terhadap enam terdakwa dalam perkara korupsi tata kelola penjualan dan ekspor mineral zirkon, ilmenit, dan rutil di Kalimantan Tengah.
Menariknya, keenam terdakwa menerima vonis dengan masa hukuman berbeda, mulai dari empat tahun hingga enam tahun penjara.
Mantan Kepala Dinas ESDM Kalteng, Vent Christway, menjadi terdakwa dengan hukuman penjara paling lama, yakni enam tahun.
Sementara itu, Erna Tri Susilawati dijatuhi hukuman lima tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 140 hari kurungan.
Fransisco Cosida juga divonis lima tahun penjara dengan denda Rp400 juta subsider 120 hari kurungan.
Adapun Herbowo Siswanto dijatuhi hukuman empat tahun enam bulan penjara dengan denda Rp300 juta subsider 100 hari kurungan.
Dua terdakwa lainnya, Indra Himawijaya dan Handi Andi Wahyudi, masing-masing dijatuhi hukuman empat tahun penjara. Indra dikenai denda Rp500 juta subsider 140 hari kurungan.
Perbedaan hukuman tersebut menjadi perhatian karena sebelumnya para terdakwa juga menghadapi tuntutan jaksa dengan besaran berbeda.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah vonis Handi Andi Wahyudi. Sebelumnya, ia dituntut 11 tahun penjara, tetapi majelis hakim menjatuhkan hukuman empat tahun penjara.
Kuasa hukum Handi, Suriansyah Halim, menyebut vonis tersebut merupakan yang paling rendah dibandingkan terdakwa lainnya.
Pihaknya mengaku belum menentukan sikap apakah menerima putusan atau mengajukan banding. Tim penasihat hukum masih akan mempelajari pertimbangan hukum majelis hakim sebelum mengambil langkah selanjutnya.
Perkara korupsi tambang zirkon ini menjadi salah satu kasus yang menyita perhatian masyarakat Kalimantan Tengah karena menyangkut tata kelola sumber daya alam dan aktivitas pertambangan.
Publik tentu berharap proses penegakan hukum berjalan transparan dan seluruh pihak yang terbukti terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.
