Alokasi Dana Desa “Imut” dan Minim Fasilitas, Bisakah 11 Kades Pulang Pisau-Katingan Jalankan Roda Pemerintahan?

163125dd-e458-452d-8995-d6373534194e

Dok : Ilustrasi

Kaltengpedia.com – Penurunan alokasi Dana Desa Pulang Pisau dan Katingan membuat operasional pemerintahan di tingkat desa terancam lumpuh. Sebanyak 11 Kepala Desa (Kades) dari Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Katingan mendatangi Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) di Palangka Raya untuk mengadukan pemangkasan anggaran yang membelenggu pembangunan desa.

Kedatangan para wakil aparat desa tersebut diterima langsung oleh jajaran Komisi II DPRD Kalteng. Dalam pertemuan itu, para kades menyuarakan keluhan mendasar mulai dari penurunan signifikan besaran alokasi Dana Desa Pulang Pisau serta Katingan, hingga minimnya dukungan sarana operasional di lapangan.

Rombongan kades mengungkapkan bahwa alokasi anggaran yang mereka terima saat ini dinilai amat minim, sehingga tidak sebanding dengan tingginya beban kerja serta cakupan wilayah pelayanan yang luas. Anjloknya porsi anggaran ini menghambat percepatan pembangunan infrastruktur skala lokal dan mengancam insentif kelembagaan desa.

Selain persoalan fiskal yang tergerus, para kepala desa turut mengeluhkan keterbatasan fasilitas penunjang, seperti sarana transportasi operasional serta infrastruktur pertanian pendukung. Ketiadaan fasilitas ini dinilai sangat mempersulit upaya penanganan ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi warga di kawasan perdesaan.

Tekanan akibat pemangkasan anggaran ini dirasakan makin berat karena tuntutan pelayanan publik kepada masyarakat terus meningkat setiap tahunnya. Tanpa dukungan dana yang memadai, program pemberdayaan masyarakat dan penanganan kemiskinan ekstrem di tingkat desa terancam jalan di tempat.

Menanggapi aduan tersebut, pihak DPRD Provinsi Kalimantan Tengah berjanji akan menampung seluruh aspirasi dan mengoordinasikannya bersama pemerintah daerah serta instansi teknis terkait. DPRD menegaskan komitmennya untuk mencari solusi konkrit atas krisis anggaran dan keterbatasan fasilitas yang dialami desa-desa di Pulang Pisau maupun Katingan demi menjaga kelancaran roda pemerintahan desa.