Gubernur Kalteng Bantu Karhutla di Kotim, Siapkan Peralatan hingga Sumur Bor

Kaltengpedia.com – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran menyatakan siap membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Dukungan yang disiapkan meliputi peralatan pemadam, selang, mesin alkon, hingga pembangunan sumur bor untuk mendukung upaya pemadaman di lapangan.

“Kami tadi berbincang dengan Wakil Bupati Kotim terkait kebutuhan penanggulangan karhutla. Disampaikan kebutuhan seperti sumur bor, selang, alkon dan lainnya. Intinya, kekurangan-kekurangan yang bisa kami bantu akan diupayakan,” kata Agustiar di Sampit, Jumat malam, 9 Oktober 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah rapat koordinasi evaluasi penanganan darurat bencana karhutla dan kekeringan di Kabupaten Kotim yang berlangsung di aula rumah jabatan Bupati Kotim. Kegiatan itu merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Gubernur Kalteng ke wilayah barat yang turut didampingi sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) tingkat provinsi. Rombongan disambut langsung oleh Wakil Bupati Kotim Irawati bersama Penjabat Sekretaris Daerah Kotim, kepala OPD, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kotim.

Agustiar mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memantau dampak karhutla terhadap masyarakat. Menurutnya, kelompok petani, nelayan, hingga pekerja buruh menjadi pihak yang turut merasakan dampak bencana tersebut.

Kendati demikian, terkait usulan peningkatan status karhutla menjadi bencana nasional, Agustiar menilai hal itu belum diperlukan saat ini karena berbagai upaya penanganan masih berjalan.

“Belum. Ini kan upaya kerja pun masih berjalan,” ujarnya.

Ia juga menyinggung dampak asap terhadap kesehatan masyarakat, khususnya peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Berdasarkan pengecekan ke rumah sakit, kenaikan kasus ISPA diperkirakan sekitar 30–40 persen dibandingkan hari-hari biasa.

Namun, Agustiar menyebut peningkatan kasus ISPA tidak selalu berkaitan langsung dengan karhutla karena kondisi tersebut juga dapat terjadi saat memasuki masa pancaroba. Oleh sebab itu, kenaikan kasus ISPA tidak bisa dijadikan satu-satunya parameter untuk meningkatkan status bencana menjadi nasional.

“Karena menyangkut ISPA ini saat pancaroba pun tinggi kasusnya,” pungkasnya.

Sementara itu, berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim, sejak Januari hingga 9 Oktober 2026 tercatat sebanyak 1.366 kejadian karhutla dengan total luas lahan terbakar lebih dari 2.135 hektare. Kecamatan Seranau menjadi wilayah dengan luasan karhutla terbesar, yakni mencapai 884 hektare. Selanjutnya, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang mencatat 457 hektare dan Kecamatan Baamang seluas 419 hektare.

Akumulasi titik panas atau hotspot pada periode yang sama mencapai 43.579 titik. Sebaran terbanyak tercatat di Kecamatan Mentaya Hilir Utara sebanyak 7.661 titik, disusul Kecamatan Pulau Hanaut sebanyak 6.076 titik.

Besarnya kejadian karhutla tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah, terutama dalam menangani kebakaran di kawasan yang sulit dijangkau dan memiliki keterbatasan sumber air. Oleh karena itu, dukungan peralatan dan sarana pemadaman menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat upaya pengendalian di lapangan.

Wakil Bupati Kotim Irawati menjelaskan, pemerintah kabupaten telah menyampaikan sejumlah kebutuhan penanganan karhutla kepada gubernur. Ketersediaan selang pemadam menjadi salah satu kendala karena barang tersebut sudah sulit ditemukan di Sampit akibat tingginya permintaan selama musim kemarau.

Pemerintah daerah bahkan telah memesan selang dari luar daerah melalui Banjarmasin. Namun, pengiriman menghadapi kendala akibat terbatasnya transportasi di tengah kondisi kabut asap.

Selain selang, kebutuhan mesin alkon juga cukup besar. Dalam penanganan satu titik kebakaran, petugas terkadang membutuhkan hingga enam unit alkon yang digunakan secara bergantian dan disambungkan karena keterbatasan sumber air.

“Kami juga mengusulkan pembangunan embung, kendaraan trail, serta bantuan sumur bor. Contoh di Kecamatan Seranau dan Pulau Hanaut, akses menuju lokasi kebakaran sangat terbatas. Petugas harus menggunakan sepeda motor, bahkan berjalan kaki untuk mencapai titik api,” lanjut Irawati.

Ia menambahkan, upaya pembuatan sumur bor sebenarnya telah dilakukan pemerintah daerah. Akan tetapi, di sejumlah lokasi, pengeboran hingga kedalaman sekitar 40 meter pun belum menemukan sumber air sehingga menyulitkan proses pemadaman.

Irawati menyambut baik respons gubernur yang mencatat seluruh kebutuhan tersebut. Menurutnya, gubernur meminta pemerintah kabupaten segera menyusun surat permohonan resmi agar dapat diproses secepatnya.

“Semuanya dicatat beliau. Kami diminta segera membuat surat malam ini untuk ditandatangani agar besok bisa dikirim. Karena itu, kami meminta BPBD menghitung kebutuhan berdasarkan kondisi di lapangan dan berkoordinasi dengan para camat,” bebernya.

Ia menambahkan, kebakaran cukup besar saat ini terjadi di Kecamatan Seranau dan Pulau Hanaut. Asap dari kawasan tersebut turut memengaruhi wilayah perkotaan Sampit serta mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Haji Asan Sampit.

Sementara di wilayah perkotaan, sejumlah titik api juga masih ditemukan di sekitar permukiman, di antaranya di Jalan Walter Hugo serta Perumahan Chalin, Permata 1, dan Permata 2. Petugas gabungan terus dikerahkan untuk memadamkan api dan mencegah kebakaran meluas hingga mendekati rumah warga.

Pemerintah Kabupaten Kotim berharap dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan peralatan dan sarana pemadaman. Sinergi kedua pemerintah daerah dinilai penting agar penanganan karhutla berjalan lebih efektif, terutama di wilayah dengan akses terbatas di tengah ancaman kebakaran yang masih tinggi.