kaltengpedia.com – Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Wilayah Kalimantan Tengah resmi melantik kepengurusan baru pada Rabu, 2 Juli 2025, disusul dengan gelaran Focus Group Discussion (FGD) yang mengangkat isu strategis: transparansi dan pengawasan dana hibah organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan di Kalimantan Tengah.
Pelantikan dilakukan oleh Muhammad Senanatha, S.H., Ketua Bidang Organisasi Kepemudaan dan Kemahasiswaan PB SEMMI, mewakili Ketua Umum Bintang Wahyu, S.E., S.H., M.M. Dalam kesempatan tersebut, Afan Safrian dikukuhkan sebagai Ketua SEMMI Kalimantan Tengah periode 2025–2027.
FGD yang berlangsung usai pelantikan langsung memantik ketegangan. Diskusi yang semula berjalan dinamis berubah panas saat peserta mempertanyakan secara rinci mekanisme penyaluran dana hibah yang dikelola oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Kalteng, yang tahun ini mengelola anggaran ratusan miliar rupiah. Namun, Plt. Kepala Biro Kesra justru memilih walk out, menolak menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis dari peserta forum.
Sikap tersebut memunculkan kecaman dari peserta dan publik. SEMMI pun menyatakan akan menjadikan isu transparansi hibah sebagai sorotan utama dalam “Gerakan Evaluasi 100 Hari Kinerja Gubernur Kalimantan Tengah” yang tengah mereka siapkan.
“Dana hibah menyangkut hak organisasi dan masyarakat sipil. Pemerintah harus transparan. SEMMI akan terus mengawal,” ujar Afan Safrian, Rabu (2/7).
Namun tak lama berselang, tepatnya pada 18 Juli 2025, SEMMI Kalteng bersama sejumlah aktivis resmi melaporkan dugaan korupsi proyek pengadaan papan tulis interaktif di Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng ke KPK RI dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah. Proyek ini diketahui menyedot anggaran sekitar Rp625 miliar dari APBD 2025.
Langkah ini langsung mengundang perhatian luas dan menimbulkan spekulasi di berbagai kalangan. Banyak pihak mulai mempertanyakan apakah serangkaian manuver SEMMI Kalteng ini merupakan gerakan moral yang murni atau justru telah terseret dalam agenda politik yang lebih besar.
Hasil kajian Litbang Kaltengpedia mencatat bahwa ada pola waktu yang mencurigakan dari semua rangkaian peristiwa tersebut.
Pertanyaannya: apakah ini murni upaya memperjuangkan keadilan, atau justru sudah menjadi bagian dari orkestrasi politik? Mengingat waktu pelantikan, FGD, evaluasi gubernur, dan pelaporan ke KPK berdekatan.
Litbang Kaltengpedia juga menyoroti lemahnya kajian teknis SEMMI atas pengadaan teknologi papan tulis interaktif. Beberapa praktisi teknologi dan pengadaan barang/jasa pemerintah mengkritisi bahwa kritik tersebut lebih banyak bersandar pada narasi politis dan tidak didasarkan pada evaluasi mendalam terhadap spesifikasi maupun proses tender.
Di tengah menguatnya tensi 100 hari program gubernur kalteng, muncul kekhawatiran bahwa isu-isu seperti ini jika tidak dikelola dengan obyektif dapat dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk melemahkan legitimasi pemerintahan Agustiar Sabran dan Edy Pratowo.
Terkait konsistensi SEMMI Kalteng. Apakah mereka akan tetap menjadi mitra kritis rakyat yang berbasis data dan kajian, atau justru hanyut dalam permainan kekuasaan yang sedang berlangsung?
