kaltengpedia.com – Pascakebakaran hutan dan lahan (karhutla), Satuan Tugas (Satgas) Karhutla menemukan puluhan bibit kelapa sawit yang ditanam secara ilegal di kawasan konservasi Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Thaha Syaifuddin (STS) Senami, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Batang Hari, Billy Akzaiman, mengatakan temuan tersebut terungkap setelah petugas melakukan penanganan pascakebakaran di kawasan hutan konservasi.

Petugas kemudian melakukan penertiban dengan mencabut dan memotong bibit sawit yang ditemukan. Sedikitnya 60 batang bibit kelapa sawit dibongkar di titik BOR 12 kawasan Tahura.

Menurut Billy, penanaman sawit di kawasan konservasi tersebut diduga merupakan upaya oknum tidak bertanggung jawab untuk merambah dan mengalihfungsikan kawasan hutan demi kepentingan pribadi.

Pemerintah Kabupaten Batang Hari menegaskan penertiban akan dilakukan untuk menjaga kelestarian Tahura Senami. Pengawasan juga dinilai membutuhkan kolaborasi pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat.

Sementara itu, Juru Bicara Satgas Karhutla Provinsi Jambi, Johansyah, menyebut persoalan penanaman sawit di dalam kawasan Tahura merupakan kewenangan DLH dan Satgas Karhutla Kabupaten Batang Hari.

Ia menjelaskan, Tahura merupakan kawasan konservasi yang memiliki fungsi perlindungan keanekaragaman hayati, penelitian, pendidikan, wisata alam, serta penyangga kehidupan.

Pengelolaannya juga memiliki landasan hukum, di antaranya UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta PP Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Temuan ini kembali menjadi pengingat bahwa kawasan konservasi tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan perkebunan secara ilegal.

Pertanyaannya, jika bibit sawit sudah ditanam di kawasan hutan konservasi, siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah pengawasan terhadap kawasan hutan selama ini sudah berjalan maksimal?