kaltengpedia.com – Sebuah unggahan foto di grup WhatsApp internal yang beranggotakan wartawan dan pimpinan media di Kalimantan Tengah memicu polemik. Unggahan tersebut menampilkan sejumlah uang yang diklaim sebagai hasil kontrak kerja sama media, sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman di kalangan insan pers.
Unggahan itu diketahui dilakukan oleh pimpinan salah satu media lokal berinisial H.B., yang memimpin media berinisial P.N.. Dalam foto yang beredar, H.B. memperlihatkan uang yang disebut-sebut berasal dari kontrak kerja sama media.
Informasi yang berkembang di kalangan wartawan menyebutkan, media P.N. diduga memperoleh nilai kontrak paling besar dibandingkan sejumlah media lain. Pada saat yang sama, terdapat media-media yang disebut tidak mendapatkan kerja sama sama sekali.
Sejumlah wartawan menilai unggahan tersebut tidak etis jika dibagikan ke ruang komunikasi bersama. Selain memicu kecemburuan, unggahan itu dinilai membuka ruang spekulasi soal transparansi dan keadilan distribusi kerja sama media.
“Bukan soal siapa dapat berapa. Tapi ketika itu dipamerkan di grup bersama, kesannya jadi ada perlakuan berbeda,” ujar seorang wartawan yang meminta namanya tidak dituliskan, Kamis (01/01/2025).
Unggahan tersebut kemudian kembali tersebar ke grup WhatsApp lain dan memantik komentar bernada sindiran. Situasi ini dinilai memperkeruh hubungan antarwartawan dan berpotensi merusak soliditas pers di daerah.
Di sisi lain, polemik ini juga memunculkan pertanyaan lebih mendasar: apakah kerja sama media sudah mempertimbangkan realitas ekosistem media di era digital? Sejumlah wartawan mempertanyakan relevansi media-media yang memperoleh kontrak besar, namun dinilai minim aktivitas digital.
“Ini era digital. Kalau medianya tidak aktif di media sosial, tidak punya jangkauan audiens yang terukur, bahkan unggahan medsosnya hanya sesekali, apa indikator yang dipakai?” ujar wartawan lainnya.
Menurut mereka, kerja sama media yang tidak mempertimbangkan performa digital, keterjangkauan audiens, serta konsistensi publikasi berpotensi menimbulkan persoalan. Tidak hanya soal efektivitas anggaran publik, tetapi juga membuka celah munculnya temuan di kemudian hari.
“Kalau indikatornya tidak jelas dan tidak berbasis data, ini bisa jadi masalah. Bukan hanya bagi media, tapi juga bagi pihak yang menjalin kerja sama,” ujarnya.
Di tengah polemik itu, perhatian juga tertuju pada struktur pembina media yang dipimpin H.B, yang disebut-sebut mencantumkan sejumlah nama tokoh publik. Namun hingga berita ini diturunkan, tidak ada pernyataan resmi yang mengonfirmasi keterlibatan ataupun persetujuan para tokoh tersebut terhadap unggahan yang beredar di grup WhatsApp.
Sejumlah wartawan menilai, peristiwa ini mencerminkan pentingnya etika dalam bermedia, terutama di ruang komunikasi internal. Unggahan yang bersifat personal dan sensitif dinilai seharusnya tidak dibawa ke ruang bersama yang heterogen.
Para insan pers berharap kejadian ini menjadi pelajaran kolektif agar pimpinan media dan wartawan lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan grup percakapan, serta tetap menjunjung etika profesi demi menjaga marwah pers dan soliditas di Kalimantan Tengah.
Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pihak-pihak terkait sesuai dengan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
