kaltengpedia.com – Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu sektor yang rawan terhadap praktik korupsi. Di Indonesia, termasuk di wilayah seperti Kalimantan Tengah, partisipasi masyarakat dapat memainkan peran penting dalam memantau potensi kecurangan dalam proyek pengadaan publik—yang kerap menimbulkan kerugian negara, pemborosan anggaran, keterlambatan proyek, dan minimnya kualitas pekerjaan.
Namun, meski masyarakat memiliki ruang untuk melaporkan pelanggaran, proses pelaporan resmi masih dihadapkan pada tantangan besar. Pengaduan publik seringkali ditolak karena tidak disertai bukti yang cukup kuat. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), dari 90 laporan dugaan kecurangan dalam pengadaan publik yang diterima Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada tahun 2021, sebanyak 70 kasus ditolak. Sementara di tahun 2022, hanya 13 dari 33 laporan yang diproses lebih lanjut.
“Banyak laporan masyarakat yang mandek karena tidak dilengkapi bukti substansial,” ujar Wana Alamsyah, Koordinator Divisi Pengelolaan Pengetahuan ICW.
Guna meningkatkan efektivitas pelaporan masyarakat, ICW merancang enam langkah identifikasi risiko kecurangan pengadaan berbasis sistem red flag yang terbukti efektif mendeteksi pelanggaran secara sistematis dan berbasis data.
Berikut ini enam langkah tersebut:
1. Identifikasi Prosedur Pengadaan
Langkah awal adalah memilih proyek yang hendak dipantau. Situs opentender.net dapat digunakan untuk menilai tingkat risiko proyek berdasarkan Analisis Potensi Kecurangan (APK) dari ICW. APK menggunakan tujuh indikator, seperti:
-
Jarak waktu tender terlalu singkat atau lama
-
Deviasi nilai kontrak terlalu besar atau kecil dari pagu
-
Nilai kontrak sangat tinggi
-
Deskripsi proyek terlalu singkat
-
Tender dilakukan pada kuartal akhir tahun anggaran
-
Perusahaan yang sama memenangkan tender berulang kali
2. Tinjau Proses Perencanaan
Data perencanaan dapat dicek di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) melalui opentender.net atau situs sirup.lkpp.go.id. Idealnya, rencana pengadaan diumumkan setahun sebelumnya. Jika proyek tidak tercantum di dalam SIRUP, hal itu berpotensi melanggar ketentuan hukum.
“Jika proyek tidak memiliki rencana yang jelas, maka justifikasi pelaksanaan proyek pun patut dipertanyakan,” ujar Wana.
3. Cari Pola Pengadaan Serupa
Pemantauan proyek serupa di lokasi yang sama dalam rentang waktu tertentu juga penting. Sebagai contoh, ditemukan proyek perbaikan jalan di lokasi yang sama selama tiga tahun berturut-turut dengan jenis material berbeda setiap tahunnya. Hal ini dapat menjadi indikator pengulangan proyek tanpa perencanaan yang matang atau adanya potensi penyimpangan anggaran.
4. Tinjau Rekam Jejak Perusahaan
Masyarakat dapat memeriksa identitas dan rekam jejak perusahaan melalui opentender.net atau ahu.go.id untuk melihat akta perusahaan. Platform lain seperti SIKaP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia) juga dapat digunakan untuk mengecek kualifikasi perusahaan, seperti kepemilikan KBLI yang sesuai, pengalaman kerja, dan apakah perusahaan pernah masuk daftar hitam LKPP.
ICW pernah menggunakan metode ini dalam kasus pengadaan gorden DPR pada tahun 2022. Dari tiga peserta lelang, hanya satu yang memenuhi syarat. “Kami menduga proses lelang hanya formalitas karena syaratnya seperti sengaja dibuat untuk mengeliminasi pesaing,” ujar Wana.
5. Pantau Pelaksanaan Proyek
Untuk proyek konstruksi, masyarakat bisa melakukan open-source intelligence (OSINT) melalui berita, media sosial, Google Maps, atau observasi lapangan. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah proyek benar-benar dilaksanakan sesuai spesifikasi, tepat waktu, dan tidak menimbulkan dampak negatif seperti runtuhnya infrastruktur yang baru dibangun.
6. Analisis Data dan Dokumen Audit
Langkah terakhir adalah menganalisis data dan dokumen audit. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa menjadi acuan kuat, dan dapat diperoleh melalui situs BPK atau permohonan informasi ke PPID. Laporan tersebut bisa mengungkap penyimpangan pembayaran, pelanggaran administrasi, atau ketidaksesuaian spesifikasi.
Analisis hukum dan regulasi juga diperlukan. Misalnya, apakah proyek selesai tepat waktu, apakah terjadi monopoli usaha, atau ada indikasi konflik kepentingan, suap, dan gratifikasi. Jika ya, maka pelaporan kepada penegak hukum bisa segera dilakukan.
Dampak Positif Pemantauan Publik
Contoh nyata dampak pemantauan publik terjadi dalam kasus pengadaan gorden DPR tahun 2022. Proyek senilai Rp 43,5 miliar itu akhirnya dibatalkan setelah investigasi ICW mengungkap indikasi kecurangan, termasuk syarat tender yang menyudutkan sebagian peserta.
Dua tahun kemudian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyelidikan atas pengadaan lainnya yang bernilai lebih dari Rp 120 miliar di lingkungan DPR.
Kecurangan dalam pengadaan bisa dihindari jika masyarakat berperan aktif. Dengan memanfaatkan alat bantu seperti opentender.net dan sistem data pemerintah, warga bisa ikut serta mencegah pemborosan anggaran, meningkatkan akuntabilitas publik, dan menuntut penegakan hukum yang adil.
Untuk wilayah seperti Kalimantan Tengah—di mana pengawasan publik terhadap proyek pemerintah masih minim—metode ini bisa menjadi alat yang kuat untuk memastikan uang rakyat benar-benar digunakan demi kepentingan publik.
