kaltengpedia.com – Di tengah sorotan publik terhadap efisiensi belanja daerah, RSUD dr. Doris Sylvanus kembali menjadi pusat perhatian. Dalam data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Kalimantan Tengah, rumah sakit milik Pemprov Kalteng ini tengah membuka paket pengadaan Belanja Modal Komputer Unit Lainnya – Belanja Scanner dan UPS dengan nilai pagu Rp 77.671.000 dan HPS sebesar Rp 69.525.000.
Proyek yang bersumber dari APBD 2025 ini menggunakan metode pengadaan langsung dan dijadwalkan selesai dalam waktu 30 hari kalender. Lingkup pekerjaan meliputi pengadaan personal scanner dan Uninterruptable Power Supply (UPS) untuk mendukung bagian dan subbagian di lingkungan RSUD Doris Sylvanus.
Pihak rumah sakit menyebut tujuan proyek ini adalah untuk “meningkatkan kepuasan pelanggan internal dan eksternal” melalui ketersediaan peralatan penunjang tersebut. Namun, publik mulai mempertanyakan urgensi dan transparansi proyek ini, mengingat nilai pengadaan yang cukup besar untuk peralatan yang dinilai bukan prioritas utama di tengah berbagai kebutuhan medis yang lebih mendesak.
“Scanner dan UPS memang dibutuhkan untuk kelancaran administrasi, tapi di saat fasilitas kesehatan masih ada yang kekurangan alat medis vital, apakah ini prioritas?,” ungkap salah satu pemerhati anggaran publik di Palangka Raya yang enggan disebutkan namanya.
Dari dokumen lelang yang diunggah di LPSE, pengadaan ini mensyaratkan penyedia memiliki izin usaha di bidang pengadaan alat/bahan, pengalaman minimal satu tahun di bidang serupa, serta status wajib pajak yang valid.
Metode pengadaan langsung yang digunakan juga menjadi sorotan. Metode ini memang sah secara hukum untuk nilai tertentu, namun kerap dipertanyakan efektivitas pengawasan dan peluang terjadinya kompetisi sehat antar penyedia.
