kaltengpedia.com – Komposisi pimpinan inti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah periode 2024–2029 kini telah terbentuk. Berdasarkan data publik dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (elhkpn.kpk.go.id), empat pimpinan DPRD Kalteng telah melaporkan kekayaannya secara lengkap untuk tahun pelaporan 2024 dan awal masa jabatan 2025.
Berikut rincian pimpinan DPRD Kalteng beserta nilai total harta kekayaan mereka sesuai data yang telah diverifikasi secara administratif oleh KPK:
1. Ketua DPRD Kalteng — Arton S. Dohong (PDI Perjuangan)
Tanggal Laporan: 19 Februari 2025 (Periodik – 2024)
Status Verifikasi: Lengkap
Total Kekayaan: Rp 11.104.651.566
Rincian harta kekayaan Arton S. Dohong meliputi:
-
Tanah dan bangunan: Rp 5.316.140.000 yang tersebar di Kabupaten Pulang Pisau, Gunung Mas, dan Kota Palangka Raya.
-
Alat transportasi dan mesin: Rp 1.290.500.000 (terdiri dari satu unit Toyota Land Cruiser 2016, Toyota Hilux 2005, dan dua sepeda motor).
-
Harta bergerak lainnya: Rp 1.349.498.000
-
Kas dan setara kas: Rp 3.148.513.566
-
Hutang: Tidak ada
Dengan total nilai kekayaan mencapai Rp 11,1 miliar, Ketua DPRD Kalteng Arton Dohong menjadi salah satu pejabat legislatif dengan aset signifikan di jajaran pimpinan dewan.
2. Wakil Ketua I — Riska Agustin (Partai Golkar)
Tanggal Laporan: 27 Maret 2025 (Khusus – Awal Menjabat)
Status Verifikasi: Lengkap
Total Kekayaan: Rp 4.061.817.982
Riska Agustin melaporkan total harta mencapai Rp 4,06 miliar, dengan rincian:
-
Tanah dan bangunan: Rp 3.735.000.000, meliputi aset di Kota Palangka Raya dan Kabupaten Kotawaringin Barat.
-
Kendaraan bermotor: Rp 190.000.000 (Toyota Land Cruiser Prado 2011).
-
Harta bergerak lainnya: Rp 94.500.000.
-
Kas dan setara kas: Rp 42.317.982.
-
Hutang: Tidak tercatat.
3. Wakil Ketua II — Muhammad Ansyari (Partai Gerindra)
Tanggal Laporan: 23 Maret 2025 (Periodik – 2024)
Status Verifikasi: Lengkap
Total Kekayaan: Rp 1.296.824.093
Rincian kekayaan Muhammad Ansyari antara lain:
-
Tanah dan bangunan: Rp 950.000.000 (terdiri dari aset di Depok dan Palangka Raya).
-
Kendaraan bermotor: Rp 489.500.000, termasuk Toyota Innova 2023 dan beberapa unit motor.
-
Kas dan setara kas: Rp 1.074.093.
-
Harta bergerak lainnya: Rp 6.250.000.
-
Hutang: Rp 150.000.000.
Dengan demikian, total kekayaan bersih yang dilaporkan adalah Rp 1,29 miliar.
4. Wakil Ketua III — Junaidi (Partai Demokrat)
Tanggal Laporan: 6 Juni 2024 (Khusus – Calon Penyelenggara Negara)
Status Verifikasi: Lengkap
Total Kekayaan: Rp 17.420.000.000
Junaidi menjadi pimpinan DPRD Kalteng dengan nilai kekayaan terbesar, yakni Rp 17,42 miliar.
Rinciannya meliputi:
-
Tanah dan bangunan: Rp 14.595.000.000, mencakup sejumlah properti di Palangka Raya, Barito Utara, dan Sleman.
-
Alat transportasi dan mesin: Rp 1.300.000.000 (terdiri dari beberapa unit Toyota Hilux dan Honda Brio).
-
Kas dan setara kas: Rp 1.525.000.000.
-
Hutang: Tidak tercatat.
Seluruh data tersebut merupakan hasil publikasi otomatis dari elhkpn.kpk.go.id, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
KPK menegaskan bahwa data LHKPN merupakan laporan pribadi yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh penyelenggara negara, dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa kekayaan tersebut tidak terkait tindak pidana.
Dari empat pimpinan DPRD Kalimantan Tengah periode 2024–2029, Junaidi (Demokrat) tercatat memiliki kekayaan terbesar, disusul oleh Arton S. Dohong (PDI-P), Riska Agustin (Golkar), dan Muhammad Ansyari (Gerindra).
Seluruh pimpinan DPRD Kalteng telah memenuhi kewajiban pelaporan LHKPN sesuai jadwal dan verifikasi administratif oleh KPK.
Data ini bersifat publik sebagaimana tercantum di situs elhkpn.kpk.go.id dan dapat berubah sesuai pembaruan laporan masing-masing pejabat.
Sumber data:
-
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) – elhkpn.kpk.go.id
-
Dokumen publik “Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara” tahun pelaporan 2024–2025.
