kaltengpedia.com – Presiden Prabowo Subianto mengaku tengah mempertimbangkan usulan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang mendorong agar pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Usulan itu dinilai sebagai langkah untuk menekan biaya politik dan mengurangi dominasi pemodal dalam kontestasi Pilkada.
Menurut Prabowo, gagasan tersebut bisa menjadi solusi agar demokrasi tetap berjalan tanpa menghabiskan anggaran besar. Ia pun menyatakan akan mengajak kekuatan politik lain untuk berdiskusi lebih jauh.
“Saya sendiri condong. Saya akan mengajak kekuatan politik, ayo berani memberi solusi kepada rakyat kita. Demokratis tapi jangan buang-buang uang,” ujar Prabowo dalam puncak HUT Partai Golkar di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (5/12/2025).
Prabowo menambahkan, pemilihan kepala daerah oleh DPRD telah diterapkan di sejumlah negara seperti Malaysia, India, Inggris, Kanada, hingga Australia. Menurutnya, negara-negara maju juga menerapkan sistem politik yang efisien dan murah.
“Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten dan provinsi, kenapa tidak langsung memilih gubernur dan bupati lewat DPRD? Banyak negara melaksanakan itu,” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa pemikiran Golkar, khususnya usulan yang dibawa Bahlil, perlu dipertimbangkan secara matang. “Marilah kita berani,” kata Prabowo.
Sebelumnya, dalam forum HUT Partai Golkar malam itu, Bahlil kembali menyuarakan opsi agar gubernur, bupati, dan wali kota dipilih oleh DPRD pada pemilu mendatang. Usulan tersebut sebelumnya juga ia sampaikan saat membuka Musda DPD I Golkar Sulawesi Tenggara di Kendari, Minggu (2/11/2025).
Menurut Bahlil, pemilihan kepala daerah oleh DPRD merupakan opsi alternatif yang konstitusional. Ia menegaskan bahwa UUD 1945 hanya mengatur pemilihan langsung untuk presiden, sementara kepala daerah dapat dipilih melalui mekanisme demokratis lainnya.
“Pemilihan oleh DPRD juga bagian dari demokrasi. Ini opsi yang bisa kita pertimbangkan,” ujar Bahlil.
