kaltengpedia.com – Latar belakang pendidikan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni kembali menjadi sorotan publik setelah muncul desakan agar dirinya mundur dari jabatan menyusul tragedi banjir bandang dan longsor di Sumatra.
Tak banyak yang mengetahui bahwa Raja Juli Antoni bukan lulusan bidang kehutanan. Mengutip situs resmi pribadinya, ia menempuh pendidikan S1 Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir di IAIN Syarif Hidayatullah (kini UIN Jakarta). Ia lulus pada 2001 dengan skripsi berjudul “Ayat-Ayat Jihad: Studi Kritis terhadap Penafsiran Jihad sebagai Perang Suci.”
Pada 2004, Raja Juli memperoleh beasiswa Chevening Award untuk melanjutkan studi magister di Department of Peace Studies, University of Bradford, Inggris. Tesisnya membahas “The Conflict in Aceh: Searching for A Peaceful Conflict Resolution Process.”
Enam tahun kemudian, pada 2010, ia kembali menerima beasiswa melalui Australian Development Scholarship (ADS) untuk studi doktoral di School of Political Science and International Studies, University of Queensland, Australia. Disertasinya berjudul “Religious Peacebuilders: The Role of Religion in Peacebuilding in Conflict Torn Society in Southeast Asia,” dengan studi kasus Mindanao (Filipina Selatan) dan Maluku.
Desakan Mundur dari DPR
Sorotan terhadap latar belakang keilmuan Raja Juli mencuat setelah Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin, menyarankan agar Menhut mundur dari jabatannya. Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Menurut Usman, izin pelepasan kawasan hutan di Sumatra seharusnya dihentikan total. Ia menilai Kementerian Kehutanan bertanggung jawab penuh dalam menghadirkan kembali hutan yang rusak.
“Pak Menteri lihat nggak bencana Sumatera? Seharusnya semua izin disetop. Pak Menteri harus jelaskan berapa tahun harus penanaman ulang, seperti apa sebenarnya pohon berdiameter dua meter bisa tumbuh kembali,” ujarnya dikutip dari Kompas, Sabtu (6/12/2025).
Usman secara tegas menyatakan bahwa jika Raja Juli tidak mampu mengatasi persoalan kehutanan, maka lebih baik mundur.
“Kalau Pak Menteri nggak mampu, mundur saja. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan,” tegasnya.
Ia juga meminta Menhut fokus pada percepatan reforestasi di kawasan hutan yang gundul di tiga provinsi terdampak banjir.
Respons Menhut Raja Juli Antoni
Menanggapi desakan tersebut, Raja Juli menyatakan bahwa ia mengakui adanya kontribusi kesalahan dari pihaknya terkait bencana yang terjadi.
“Saya terus terang berpikir bahwa apa yang terjadi ini, to some extent, ada kontribusi saya. Itu bagian dari kesalahan saya,” ujar Raja Juli dalam rapat di DPR.
Ia mengakui tidak dapat mencegah dan memitigasi bencana secara maksimal.
Secara terpisah, saat ditanya mengenai contoh dua menteri di Filipina yang mundur setelah gagal menangani banjir, Raja Juli menegaskan bahwa dirinya siap dievaluasi.
“Saya yakin kekuasaan itu milik Allah dan menjadi hak prerogatif presiden. Jadi saya siap dievaluasi,” ujarnya.
Menhut menambahkan bahwa ia tidak pernah menghapus kritik netizen karena menganggapnya sebagai bagian dari aspirasi publik.
“Tanggung jawab saya hanya bekerja semaksimal mungkin. Selebihnya, itu hak prerogatif presiden,” tegasnya.
