kaltengpedia.com – Palangka Raya – DPRD Kalimantan Tengah meminta pemerintah pusat memperjuangkan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam (SDA) yang lebih adil bagi daerah penghasil. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah sekaligus mendukung percepatan pembangunan di wilayah yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara.
Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Purdiono, mengatakan provinsi yang memiliki kekayaan sumber daya alam, seperti sektor pertambangan, kehutanan, dan perkebunan, seharusnya memperoleh porsi DBH yang lebih proporsional. Menurutnya, daerah penghasil juga menanggung berbagai konsekuensi dari aktivitas pemanfaatan sumber daya alam, mulai dari kebutuhan pembangunan infrastruktur hingga dampak terhadap lingkungan dan masyarakat.
Ia menilai skema pembagian DBH yang lebih berkeadilan akan memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.
Purdiono juga mendorong pemerintah daerah untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar formula pembagian DBH dapat dievaluasi sesuai kondisi daerah penghasil. Menurutnya, komunikasi yang intensif diperlukan agar aspirasi daerah dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan fiskal nasional.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga telah menyampaikan harapan serupa dalam forum koordinasi daerah penghasil sumber daya alam. Pemprov menilai pembagian DBH yang lebih proporsional akan memperkuat kapasitas fiskal daerah, terlebih di tengah kebutuhan pembangunan yang terus meningkat. Dalam forum tersebut disampaikan bahwa masih terdapat kekurangan pembayaran DBH kepada Kalimantan Tengah yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah, sehingga optimalisasi penyalurannya dinilai akan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah.
DPRD berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian terhadap aspirasi tersebut melalui kebijakan yang mempertimbangkan kontribusi daerah penghasil terhadap penerimaan negara. Dengan pembagian DBH yang lebih adil, pemerintah daerah diharapkan memiliki kemampuan pendanaan yang lebih baik untuk membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat Kalimantan Tengah.
