Relawan Berdialog dengan Menhut, Menyampaikan Kendala Pemadaman Karhutla

Kaltengpedia.com – 20 Oktober 2026, Pendiri Conservation Action Network (CAN) Borneo, Paulinus Kristanto, mengatakan pertemuan daring relawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dilakukan untuk menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi relawan di lapangan.

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, Paulinus menyebut pertemuan tersebut bermula ketika sejumlah relawan menghubunginya untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi selama bertugas. Persoalan tersebut kemudian diteruskan kepada Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan direspons oleh Menhut melalui pertemuan daring pada 12 Oktober 2026, sebelum peninjauan pemadaman karhutla ke Tanjung Puting, Kalimantan Tengah.

“Soal anggaran yang ramai dibicarakan, konteksnya adalah pertanyaan tentang biaya operasional relawan. Pak Menteri menjelaskan keterbatasan alokasi untuk kebutuhan itu. Jadi kami memahami penjelasan tersebut sebagai keterbatasan dukungan operasional relawan, bukan bahwa kementerian sama sekali tidak punya anggaran penanganan karhutla,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah kebutuhan penanganan karhutla dibahas, termasuk usulan pembangunan flying camp agar tim lebih dekat dengan titik api. Relawan juga mendorong penguatan koordinasi antara relawan, Balai Taman Nasional Tanjung Puting, dan BPBD melalui posko induk di Pangkalan Bun. Menurut Paulinus, Menteri Kehutanan meminta jajaran balai memperkuat koordinasi tersebut.

Dalam unggahan resminya, Paulinus menyampaikan keluhan seorang relawan yang tidak dapat mengikuti pertemuan. Berdasarkan informasi yang diterimanya, perusahaan di sekitar kawasan belum memberikan bantuan yang diminta karena masih menangani kebakaran di lahan mereka sendiri. Menanggapi hal itu, Menhut langsung meminta direktur jenderal terkait untuk menindaklanjutinya.

Terkait pembahasan anggaran yang turut menjadi sorotan, dijelaskan bahwa konteksnya adalah pertanyaan mengenai biaya operasional relawan. Ia memahami penjelasan Menhut sebagai gambaran keterbatasan alokasi untuk mendukung kebutuhan operasional relawan, bukan sebagai pernyataan bahwa kementerian tidak memiliki anggaran untuk penanganan karhutla.

Paulinus juga menyebut Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki menjelaskan bahwa dukungan melalui skema bantuan presiden (banpres) telah diajukan Menhut Raja Juli dan perlu dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Dalam tindak lanjutnya, kepala balai diminta mendata para relawan.

Ia menyebut pertemuan tersebut menjadi ruang bagi relawan untuk menyampaikan persoalan secara langsung agar berbagai kendala di lapangan dapat dicarikan jalan keluar.

Paulinus mengakui relawan menghadapi banyak kesulitan dalam menjalankan tugas, terutama ketika pemadaman dan penyelamatan satwa masih berlangsung.

Karena itu, ia mengajak semua pihak untuk tidak mengalihkan perhatian dari pekerjaan utama penanganan karhutla. Menurutnya, kebutuhan mendesak saat ini adalah menyelesaikan kebakaran dan memastikan upaya penyelamatan di lapangan tetap berjalan.