Krisis Guru di Daerah Terpencil, DPRD Kalteng Desak Pemprov Segera Bertindak
Kaltengpedia.com – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Okki Maulana, meminta pemerintah provinsi mengambil langkah nyata untuk mengatasi kekurangan guru di wilayah terpencil. Upaya tersebut diperlukan agar anak-anak yang tinggal di pedalaman memperoleh kesempatan pendidikan yang setara dengan masyarakat di wilayah lainnya.
Persoalan kekurangan tenaga pengajar itu diketahui Okki ketika melaksanakan kegiatan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat. Dari kegiatan tersebut, ia menemukan bahwa keterbatasan jumlah guru masih menjadi persoalan yang memengaruhi keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah.
Beberapa wilayah yang menjadi perhatian meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamandau, dan Sukamara. Ketidakmerataan penempatan tenaga pendidik di daerah-daerah tersebut dinilai menjadi salah satu faktor penghambat peningkatan kualitas pendidikan.
Okki meminta Pemprov Kalteng memberikan perhatian lebih kepada sekolah-sekolah yang masih mengalami kekurangan guru. Ia juga mendorong pemerintah membuka peluang dan memberikan dukungan agar lebih banyak lulusan perguruan tinggi bersedia mengabdikan diri di daerah pedalaman.
Menurutnya, pemenuhan kebutuhan guru tidak cukup hanya dilihat dari jumlah tenaga pendidik secara keseluruhan. Pemerintah perlu memastikan penempatannya sesuai dengan kebutuhan setiap sekolah, sekaligus mempertimbangkan kondisi geografis yang menjadi tantangan tersendiri bagi wilayah terpencil.
Di samping persoalan distribusi, Okki turut menyoroti perlunya kejelasan status bagi tenaga honorer yang selama ini mengajar di sekolah-sekolah pedalaman. Salah satu langkah yang ia dorong ialah pengangkatan guru honorer menjadi Guru Tidak Tetap melalui Surat Keputusan Gubernur, dengan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.
Ia menilai kepastian status tenaga pendidik penting untuk mendukung keberlangsungan kegiatan pendidikan. Karena itu, aspirasi mengenai status guru honorer perlu ditindaklanjuti agar kebutuhan tenaga pengajar di sekolah dapat ditangani secara berkelanjutan.
Okki juga mengingatkan bahwa keterbatasan informasi masih menjadi kendala bagi masyarakat di pelosok untuk mengakses berbagai program bantuan pemerintah. Salah satunya berkaitan dengan informasi beasiswa yang belum tentu menjangkau seluruh warga di daerah terpencil.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, ia meminta pemerintah memperluas sosialisasi program Satu Rumah Satu Sarjana dan Pendidikan Vokasi D1 Bidang Pertanian. Menurutnya, penyebaran informasi yang lebih merata dapat membantu masyarakat mengetahui peluang pendidikan yang tersedia.
Kedua program tersebut diharapkan dapat membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan layanan. Dengan pemerataan tenaga pendidik, kepastian status guru, dan penyebaran informasi program pendidikan yang lebih optimal, kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedalaman di Kalimantan Tengah diharapkan dapat dikurangi.
