Kaltengpedia – Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat integritas dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui dukungan terhadap pencalonan Kota Palangka Raya sebagai Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi Tahun 2026.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar Pemprov Kalteng dalam menciptakan birokrasi yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Pemerintah daerah menyadari bahwa pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila didukung oleh sistem pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Dalam berbagai kesempatan, Pemprov Kalteng terus mengingatkan pentingnya membangun budaya integritas di seluruh perangkat daerah. Upaya tersebut diwujudkan melalui peningkatan pengawasan internal, penguatan sistem akuntabilitas, serta penerapan prinsip keterbukaan dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan publik.
Dukungan terhadap Palangka Raya sebagai kandidat Kota Antikorupsi juga sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang tengah dijalankan pemerintah provinsi. Melalui program tersebut, pemerintah berharap tercipta standar baru dalam tata kelola pemerintahan yang dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya.
Selain fokus pada aspek administratif, Pemprov Kalteng juga mendorong peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran publik dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Partisipasi masyarakat dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah praktik korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan.
Apabila Palangka Raya berhasil memperoleh predikat Kota Percontohan Antikorupsi, maka capaian tersebut tidak hanya menjadi prestasi bagi pemerintah kota, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakat Kalimantan Tengah. Keberhasilan itu akan menunjukkan bahwa upaya membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas dapat diwujudkan melalui kerja sama yang kuat antara pemerintah dan masyarakat.
Dengan semangat kolaborasi dan komitmen yang kuat, Pemprov Kalteng optimistis langkah-langkah pencegahan korupsi yang saat ini dilakukan akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan daerah. (Yd/Kalped)
