kaltengpedia.com – Riuh kabar tentang penggunaan mobil dinas dan isu kedekatan keluarga pejabat kembali mengemuka di Kabupaten Barito Timur. Kali ini, nama Penjabat Sekretaris Daerah (PJ Sekda) Barito Timur, Drs. Misnohartaku, M.Ec.Dev, berada di pusaran sorotan publik.
Informasi yang beredar sejak awal Oktober 2025 menyebutkan adanya dugaan mobil dinas milik Pemkab Barito Timur dipinjamkan kepada pihak luar daerah. Tak hanya itu, kabar yang berembus di lingkungan aparatur sipil daerah juga menyinggung soal anak dari pejabat tinggi tersebut yang disebut aktif di sejumlah proyek pemerintah.
“Ada yang bilang mobil dinas dipakai bukan oleh pejabat, tapi orang luar daerah. Katanya dapat izin langsung dari Pak Sekda,” tutur seorang sumber internal, yang meminta agar identitasnya disamarkan.
Isu tersebut cepat menyebar dan memunculkan tanya di kalangan ASN. Apalagi, saat ini Misnohartaku tengah mengikuti proses asesmen jabatan Sekda definitif, jabatan yang menuntut integritas tinggi dan keteladanan dalam kepemimpinan birokrasi.
Dihubungi pada Kamis malam (9/10/2025), Misnohartaku membantah keras isu peminjaman kendaraan dinas kepada pihak luar.
Menurutnya, kendaraan yang dimaksud masih berada di garasi rumah jabatan Bupati Barito Timur.
“Kendaraan dinas dipinjam pihak luar itu tidak benar. Mobil itu masih ada di garasi rumah jabatan Bupati,” tegasnya.
Ia tidak menampik bahwa memang ada permintaan pinjam pakai kendaraan, namun rencana tersebut akhirnya dibatalkan setelah dilakukan pembahasan internal bersama pimpinan daerah.
“Memang pernah ada usulan, tapi setelah kami koordinasikan dengan pimpinan dan menimbang berbagai hal, akhirnya pinjam pakai dibatalkan,” ujarnya.
Soal tudingan bahwa anaknya kerap menangani proyek di lingkungan pemerintah daerah, Misnohartaku menyebutnya berlebihan dan tidak berdasar.
“Itu berita yang digoreng karena bertepatan dengan asesmen Sekda. Tidak ada arahan kepada anak atau keluarga terkait proyek pemerintah,” kata Misnohartaku kepada Kaltengpedia.
Meski demikian, perbincangan soal etika pejabat dan potensi konflik kepentingan terus bergulir di kalangan masyarakat. Isu seperti ini penting untuk dijernihkan, agar tidak menimbulkan preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Misnohartaku menegaskan bahwa dirinya siap menerima segala bentuk masukan dan kritik publik untuk perbaikan ke depan. Ia juga menekankan bahwa hasil asesmen Sekda sepenuhnya menjadi kewenangan Bupati Barito Timur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
“Kami terbuka terhadap saran dan evaluasi. Semua proses kepegawaian tentu mengikuti mekanisme dan kewenangan pimpinan daerah,” tandasnya.
