kaltengpedia.com – Presiden RI, Prabowo Subianto, mengungkap fakta mengejutkan terkait remunerasi komisaris BUMN yang dinilainya tidak rasional. Dalam pidato pengantar RAPBN 2026 di DPR RI, Jumat (15/8), Prabowo menyebut ada komisaris BUMN yang hanya menghadiri rapat sebulan sekali namun menerima tantiem hingga Rp40 miliar per tahun.
“Masa ada komisaris yang rapat 1 bulan sekali, tantiemnya Rp40 miliar setahun,” tegas Prabowo. Karena itu, Presiden telah menginstruksikan pembenahan melalui BPI Danantara, termasuk mengurangi jumlah komisaris dan menghapus tantiem bagi komisaris perusahaan pelat merah.
Terkait hal ini, muncul pertanyaan bagaimana kondisi komisaris di perusahaan daerah, khususnya di Kalimantan Tengah (Kalteng).
Berdasarkan pengamatan, struktur dan remunerasi komisaris di BUMD maupun cabang BUMN di Kalteng masih belum sepenuhnya transparan. Namun, pola remunerasi yang cenderung besar dengan kontribusi pengawasan yang minim tidak menutup kemungkinan terjadi juga di wilayah ini. Banyak komisaris BUMD di Kalteng berasal dari unsur pemerintah daerah atau tokoh masyarakat, dan besaran honorarium serta tantiemnya bervariasi tergantung kebijakan daerah.
Apabila di Kalteng mengikuti arahan Presiden Prabowo, maka akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jumlah komisaris dan besaran tantiem. Dengan pengelolaan yang lebih efisien, dana yang selama ini dialokasikan untuk komisaris yang kurang aktif bisa dialihkan untuk pengembangan perusahaan dan peningkatan pelayanan publik.
Presiden Prabowo mengingatkan, BUMN dan BUMD harus dikelola secara optimal untuk memberikan kontribusi maksimal bagi negara dan daerah. Semangat perbaikan tata kelola ini diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi pengelolaan perusahaan pelat merah, termasuk di Kalteng.
