kaltengpedia.com – Pelaksanaan Rapat Pimpinan Paripurna Nasional (RAPIMPURNAS) KNPI Tahun 2025 di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, mulai menuai sorotan. Salah satu kritik datang dari Ramadhan Reubun, Pengurus DPP KNPI Bidang Kebijakan Publik yang juga tercatat sebagai Panitia Nasional kegiatan tersebut.
Ramadhan secara tegas mengungkapkan adanya dugaan ketidaktransparanan dalam pengelolaan keuangan kegiatan berskala nasional itu, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Dalam kegiatan nasional ini tidak ada kejelasan soal keuangan, baik dari pusat maupun daerah. Perlu adanya transparansi,” ujar Ramadhan seperti dikutip dari malukuindomedia.com.
Ia bahkan menyebut adanya “aroma busuk” dalam manajemen panitia yang membuat sejumlah panitia merasa kecewa dan mengeluh.
“Saya sendiri sebagai panitia nasional melihat banyak kejanggalan. Terasa ada bau busuk dalam pengelolaan acara ini. Banyak panitia yang menyampaikan keluhan kepada saya,” tambahnya.
Ramadhan secara khusus mendesak Ketua Panitia Lokal, yang dipimpin oleh Ketua DPD KNPI Kalteng, Alvian Mawardi, untuk segera membuat laporan pertanggungjawaban keuangan secara terbuka kepada publik.
“Ini kegiatan besar, perlu dipertanggungjawabkan secara transparan. Saya tegaskan kepada Ketua Panitia Lokal, Alvian Mawardi — segera buat laporan keuangan! Jangan main-main!” tegasnya.
Sebelumnya, Provinsi Kalimantan Tengah kembali dipercaya sebagai tuan rumah ajang strategis nasional pemuda Indonesia, yakni RAPIMPURNAS KNPI 2025. Acara ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalteng, H. Agustiar Sabran, di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kota Palangka Raya, pada Kamis malam, 3 Juli 2025.
Namun di balik megahnya acara yang digadang-gadang sebagai momentum konsolidasi nasional pemuda, muncul pertanyaan besar terkait tata kelola anggaran dan distribusi penghargaan yang dianggap janggal oleh sejumlah peserta dan panitia.
