kaltengpedia.com – Pelantikan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalimantan Tengah masa bakti 2025–2028 berlangsung di Aula Jayang Tingang (AJT) Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Minggu (31/8/2025). Struktur kepengurusan terbaru ini dinilai berubah total dari periode sebelumnya dan memunculkan dugaan adanya campur tangan pihak luar, bahkan disebut-sebut ada dugaan “istana atau orang lingkup gubernur kalteng” ikut mengatur formasi.
Ketua DPD KNPI Kalteng terpilih, Muhammad Alfian Mawardi, dalam sambutannya menegaskan komitmennya menjadikan KNPI sebagai wadah pembinaan pemuda yang progresif serta siap bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya soliditas organisasi dan kolaborasi lintas elemen pemuda.
Acara pelantikan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan (SK) oleh Sekjen DPP KNPI Almanzo Bonara, ikrar oleh Ketua Umum DPP KNPI M. Ryano Panjaitan, dilanjutkan penyerahan Pataka KNPI serta penandatanganan berita acara.
Namun, komposisi pengurus baru justru menimbulkan tanda tanya. Sejumlah nama yang masuk dalam kepengurusan disebut bukan berasal dari organisasi kepemudaan (OKP) maupun KNPI kabupaten/kota. Bahkan, ada yang dinilai tidak lagi memenuhi batas usia ideal kepemudaan.
Sorotan tajam tertuju pada posisi Sekretaris DPD KNPI Kalteng. Akhmad Rusdiyan Noor, S.Kom, Sekjen periode sebelumnya yang dikenal loyal dan bekerja senyap, didepak dari struktur. Posisinya kini digantikan oleh Indrae Ryoaldo, sosok yang tiba-tiba muncul tanpa rekam jejak jelas di tubuh KNPI maupun OKP. Padahal, Sekjen adalah motor administrasi sekaligus penggerak dinamika organisasi. Pertanyaan besar pun mencuat: mampukah Indrae mengatur roda organisasi sebesar KNPI Kalteng tanpa pengalaman dan basis dukungan yang kuat?
Tak kalah kontroversial adalah pengisian posisi Bendahara yang kini dipegang Endra Rosana. Meski diketahui sebagai kader KNPI, posisinya tetap dipertanyakan karena pengelolaan keuangan KNPI Kalteng dalam beberapa periode terakhir kerap menjadi sorotan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi isu sensitif yang menuntut jawaban nyata. Apakah Endra mampu memulihkan kepercayaan publik dan menjaga keuangan organisasi tetap sehat? Atau justru KNPI Kalteng kembali diterpa isu dana tidak transparan?
Dua figur baru ini—Indrae Ryoaldo dan Endra Rosana—akan menjadi ujian awal bagi kepemimpinan Alfian Mawardi. Jika gagal menunjukkan integritas, kompetensi, dan kemandirian, maka struktur baru ini hanya akan mempertebal dugaan adanya kepengurusan “titipan” yang jauh dari semangat kaderisasi pemuda.
Nama Gubernur Kalteng Agustiar Sabran turut dikaitkan dalam pusaran ini. Pola kolaborasi yang kerap disuarakan gubernur, di satu sisi dinilai positif, namun di sisi lain berpotensi menjadikan KNPI sekadar perpanjangan tangan kepentingan politik. Jika hal ini benar terjadi, maka KNPI Kalteng bukan hanya akan kehilangan roh kepemudaan, tetapi juga mengalami stagnasi dan keterbelahan internal.
Hingga kini, belum jelas siapa yang sebenarnya mengatur formasi kepengurusan KNPI Kalteng 2025–2028. Kaltengpedia akan segera meminta klarifikasi resmi kepada Ketua DPD KNPI Kalteng, M. Alfian Mawardi, terkait komposisi pengurus, arah organisasi, dan dugaan intervensi yang menyelimuti pelantikan ini.
