kaltengpedia.com – Tim Litbang Kaltengpedia menerima informasi awal terkait dugaan praktik pencucian uang yang melibatkan salah satu kepala dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Dugaan tersebut muncul setelah redaksi mendapatkan data dan dokumentasi yang menunjukkan adanya kepemilikan sejumlah aset mewah yang tidak sesuai dengan profil penghasilan pejabat tersebut.
Menurut sumber internal yang enggan disebutkan namanya, laporan ini pertama kali masuk ke redaksi Kaltengpedia pada Senin, 1 Juli 2025. Sumber menyebutkan, terdapat indikasi bahwa oknum pejabat tersebut memiliki properti bernilai miliaran rupiah yang didaftarkan atas nama pihak ketiga.
“Dari informasi yang kami telusuri, ada dugaan kuat bahwa aset-aset itu dibeli menggunakan nama orang lain untuk menyamarkan kepemilikan aslinya,” ungkap sumber tersebut.
Lebih lanjut, sumber tersebut juga menyampaikan adanya fenomena “main mata” di antara beberapa kepala dinas lain di provinsi ini. “Bukan hanya satu. Ada beberapa kepala dinas yang hartanya tidak masuk akal, tapi tidak pernah diperiksa,” tambahnya.
Tim Litbang Kaltengpedia saat ini tengah melakukan verifikasi lanjutan terhadap dokumen yang diterima, termasuk salinan bukti kepemilikan kendaraan mewah, rekening atas nama orang lain, serta foto-foto hunian bernilai tinggi di beberapa wilayah elit Kalimantan Tengah.
Sesuai dengan asas praduga tak bersalah dan Kode Etik Jurnalistik, redaksi Kaltengpedia tidak mencantumkan nama oknum kepala dinas tersebut sampai proses verifikasi dan konfirmasi lebih lanjut dilakukan. Tim redaksi juga akan segera mengajukan permintaan klarifikasi resmi kepada pejabat yang bersangkutan dan kepada instansi tempatnya bertugas.
Kaltengpedia berkomitmen untuk memberitakan kasus ini secara objektif, mendalam, dan berdasarkan data yang terkonfirmasi. Jika terbukti benar, dugaan ini berpotensi menjadi salah satu skandal keuangan terbesar di lingkungan birokrasi Kalteng tahun ini.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terkait isu ini.
