Kaltengpedia.com – Pemerintah Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, terus memfokuskan upaya pada penekanan angka kemiskinan sebagai bagian dari implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) di tingkat daerah.
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, di Palangka Raya, Selasa, menyampaikan bahwa berbagai program strategis yang dijalankan Pemkot menunjukkan hasil positif dalam mengendalikan dan menurunkan angka kemiskinan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
“Penurunan angka kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama Pemkot Palangka Raya, sejalan dengan target SDGs, khususnya tujuan pertama yaitu pengentasan kemiskinan. Upaya ini dilakukan secara terintegrasi melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat,” kata Fairid.
Ia menjelaskan, pemerintah kota terus mendorong pelaksanaan program perlindungan sosial yang tepat sasaran, peningkatan akses terhadap layanan dasar, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui dukungan bagi pelaku UMKM, pelatihan keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja.
Selain itu, Pemkot Palangka Raya juga mengoptimalkan peran kelurahan dan kecamatan dalam pendataan serta pendampingan warga rentan. Langkah ini dilakukan agar intervensi kebijakan dapat dilaksanakan secara lebih akurat dan efektif.
Fairid menambahkan, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan dalam menurunkan angka kemiskinan. Pemerintah kota menggandeng dunia usaha, lembaga keuangan, akademisi, serta komunitas masyarakat untuk bersama-sama mendorong pembangunan yang inklusif.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palangka Raya, persentase penduduk miskin pada 2024 tercatat sebesar 3,52 persen atau setara sekitar 10,7 ribu jiwa dari total 310,11 ribu penduduk. Capaian tersebut menjadikan Palangka Raya sebagai kota dengan tingkat kemiskinan terendah kedua di Provinsi Kalimantan Tengah, setelah Kabupaten Lamandau.
Wali Kota Palangka Raya dua periode ini menegaskan, penurunan angka kemiskinan merupakan satu dari tiga program utama dalam menjaga keberlanjutan target SDGs di daerah.
“Sementara dua sektor lainnya adalah penguatan ketahanan pangan dan pelayanan kesehatan,” ujarnya.
Sektor ketahanan pangan menjadi pilar kedua yang diperkuat guna menghadapi tantangan perubahan iklim dan fluktuasi harga komoditas. Pemkot menekankan pentingnya kemandirian pangan lokal melalui optimalisasi lahan pertanian perkotaan serta dukungan bagi petani lokal.
Dengan langkah tersebut, diharapkan pasokan pangan di Palangka Raya tetap aman dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa bergantung sepenuhnya pada pasokan dari luar daerah.
Sektor kesehatan melengkapi tiga fokus utama tersebut sebagai pondasi kesejahteraan masyarakat. Fairid menegaskan bahwa pemerataan akses layanan kesehatan dan peningkatan kualitas fasilitas medis menjadi kunci dalam menciptakan sumber daya manusia yang produktif.
“Program-program seperti penurunan angka stunting dan penguatan layanan jaminan kesehatan daerah terus ditingkatkan untuk memastikan derajat kesehatan warga tetap optimal,” pungkasnya.
