kaltengpedia.com – Aliansi Masyarakat Kalimantan Tengah Bersatu (AMKTB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, menuntut pengusutan dugaan korupsi yang melibatkan Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran, beserta beberapa pejabat lainnya. Aksi ini juga dilakukan serentak di Palangka Raya, dengan tuntutan agar aparat hukum segera menindaklanjuti laporan atas dugaan penyimpangan penyaluran bantuan sosial dan program beasiswa pemerintah.
Dalam orasinya, Toseng Titi Asang, penanggung jawab aksi, menjelaskan bahwa AMKTB hadir untuk menindaklanjuti laporan dugaan korupsi yang dilaporkan oleh Rahmadi dan kawan-kawan pada 7 November 2024 ke Kejagung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Kami datang ke sini hanya untuk menindaklanjuti laporan atau pengaduan sekelompok masyarakat Kalimantan Tengah yaitu oleh saudara kami Rahmadi dan kawan-kawan,” ujar Toseng di lokasi, Senin (18/11).
Laporan tersebut mencakup dugaan korupsi terkait penyaluran bantuan sosial selama periode Maret hingga Oktober 2024, khususnya pada program bantuan sosial non-tunai dan program beasiswa Bidikmisi Kalimantan Tengah Berkah 2024. Menurut pengunjuk rasa, mereka menginginkan transparansi dalam pengelolaan dana bantuan tersebut, yang dianggap rawan penyalahgunaan.
Di era kepemimpinan Sugianto Sabran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Tengah telah mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2024, APBD Kalteng mencapai Rp 8,79 triliun, dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan Rp 3,43 triliun pada 2016. Peningkatan anggaran ini diiringi dengan program-program pro-rakyat yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk bantuan sosial dan beasiswa untuk mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu melalui Program Bidikmisi Kalimantan Tengah Berkah 2024.
Sebagian masyarakat menilai bahwa program-program ini telah memberikan manfaat yang nyata, terutama bagi mereka yang membutuhkan dukungan finansial untuk pendidikan dan kesejahteraan. “APBD kita naik dua kali lipat, dan bantuan-bantuan tersalurkan dengan baik,” ujar seorang warga yang pro terhadap program pemerintah Kalteng. Namun, tidak sedikit yang menganggap program ini telah menjadi sasaran kepentingan politik menjelang Pilkada Kalteng 2024.
Di balik aksi yang berlangsung di Jakarta dan Palangka Raya, mencuat dugaan bahwa unjuk rasa ini ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu. Spekulasi ini diperkuat oleh fakta bahwa saudara Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, maju sebagai calon dalam Pilkada Kalimantan Tengah 2024. Sejumlah masyarakat menilai bahwa aksi demo ini bisa jadi merupakan upaya dari lawan politik untuk merusak citra Gubernur Sugianto Sabran dan melemahkan dukungan terhadap keluarga Sabran.
Lebih jauh, tersiar kabar bahwa beberapa peserta aksi demo diduga dibayar untuk ikut serta. Rumor ini semakin menguatkan anggapan bahwa demonstrasi tersebut bermuatan politis dan bukan sekadar aspirasi masyarakat. “Kami mendengar ada yang membiayai aksi ini. Ada kepentingan yang ingin menggoyahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, apalagi menjelang Pilkada,” ujar seorang masyrakat.
Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah kemungkinan penghentian program bantuan sosial dan beasiswa yang telah berjalan selama era kepemimpinan Sugianto Sabran. Banyak pihak khawatir bahwa aksi-aksi yang dilakukan ini bertujuan untuk menciptakan pandangan negatif terhadap program pemerintah, dengan tujuan agar program tersebut dihapus. Sebaliknya, masyarakat pendukung program ini berharap agar pemerintah tetap melanjutkan inisiatif sosial yang telah terbukti bermanfaat.
Aksi unjuk rasa ini menimbulkan tanda tanya besar: apakah tuntutan yang disampaikan memang murni sebagai bentuk pengawasan publik, atau justru sebagai upaya politik untuk menjatuhkan lawan? Hingga berita ini diterbitkan, pihak pemerintah Kalimantan Tengah belum memberikan tanggapan resmi atas aksi demo tersebut, tetapi beberapa pejabat lokal menyatakan akan berkoordinasi dengan aparat hukum guna memastikan bahwa pengelolaan dana bantuan sosial dan beasiswa sesuai dengan prosedur yang transparan.
