kaltengpedia.com – Kalimantan Tengah (Kalteng) terus berjuang melawan korupsi yang menggerogoti pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam lima tahun terakhir, berbagai upaya telah dilakukan, namun tantangan masih membayangi. Data menunjukkan bahwa Kalteng mencatat 44 kasus korupsi, menempatkannya pada peringkat ke-18 dari 33 provinsi di Indonesia, Lebih memprihatinkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat 41 kasus korupsi anggaran desa di Kalteng, menjadikannya peringkat kedelapan tertinggi secara nasional.
Modus operandi yang umum meliputi penggelembungan harga, kegiatan fiktif, laporan palsu, penggelapan, dan penyalahgunaan anggaran.
Berikut adalah daftar kasus korupsi terbesar di Kalimantan Tengah selama 5 tahun terakhir, berdasarkan beberapa sumber analisa litbang kaltengpedia ;
Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Gedung Expo Sampit (2019-2020)
- Tersangka: ZL (Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kotawaringin Timur), FZ (Konsultan Pengawas), dan LM (Penyedia Jasa/Kontraktor, masih buron).
- Modus Operandi: Pelaksanaan pekerjaan pembangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan, spesifikasi, dan volume yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga mengakibatkan bangunan gagal fungsi.
- Kerugian Negara: Rp3,5 miliar.
Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Kotawaringin Timur (2021-2023)
- Tersangka: Ketua dan Bendahara KONI Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Modus Operandi: Penyalahgunaan dana hibah yang berasal dari APBD melalui Dinas Pemuda dan Olahraga, dengan menyalurkan dana kepada pihak yang tidak berhak.
- Kerugian Negara: Rp30,24 miliar.
Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa di Kabupaten Kapuas (2023)
- Tersangka: Kepala Desa di Kabupaten Kapuas.
- Modus Operandi: Penyalahgunaan dana desa untuk kepentingan pribadi.
- Kerugian Negara: Rp1,5 miliar.
Kasus Dugaan Korupsi Dana Bantuan Sosial di Kabupaten Barito Selatan (2021)
- Tersangka: Oknum pejabat daerah di Kabupaten Barito Selatan.
- Modus Operandi: Penyalahgunaan dana bantuan sosial yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat terdampak pandemi.
- Kerugian Negara: Rp1,2 miliar.
Kasus Dugaan Korupsi Proyek Jalan di Kabupaten Murung Raya (2020)
- Tersangka: Kontraktor dan pejabat terkait di Kabupaten Murung Raya.
- Modus Operandi: Proyek pembangunan jalan yang tidak sesuai spesifikasi teknis.
- Kerugian Negara: Rp900 juta.
Kasus Dugaan Korupsi Anggaran di Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau (2022)
- Tersangka: Pejabat di Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau.
- Modus Operandi: Penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukan.
- Kerugian Negara: Rp750 juta.
Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah di Kabupaten Gunung Mas (2023)
- Tersangka: Oknum penerima dana hibah di Kabupaten Gunung Mas.
- Modus Operandi: Penyalahgunaan dana hibah untuk kegiatan fiktif.
- Kerugian Negara: Rp600 juta.
Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Bibit Tanaman di Kabupaten Lamandau (2024)
- Tersangka: Pejabat terkait di Kabupaten Lamandau.
- Modus Operandi: Pengadaan bibit yang tidak sesuai spesifikasi dan mark-up harga.
- Kerugian Negara: Rp500 juta.
Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Peralatan Pendidikan di Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah (2021)
- Tersangka: Pejabat di Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah.
- Modus Operandi: Pengadaan peralatan pendidikan yang tidak sesuai spesifikasi dan mark-up harga.
- Kerugian Negara: Rp5,3 miliar.
Korupsi masih menjadi ancaman serius bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah. Berbagai kasus yang terungkap dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa tindakan melawan praktik korupsi harus menjadi perhatian bersama.
Berdasarkan data resmi, Kalteng mencatat puluhan kasus korupsi yang merugikan negara hingga miliaran rupiah. Salah satu kasus yang menonjol adalah dugaan penyimpangan anggaran di Dinas Pendidikan Kalteng dan KONI Kotawaringin Timur. Selain itu, kasus korupsi dalam pembangunan infrastruktur dan dana desa juga menjadi sorotan, menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat.
Dengan komitmen dan kerja sama antara pemerintah, penegak hukum, serta masyarakat, diharapkan Kalimantan Tengah dapat terbebas dari praktik korupsi. Semua pihak harus bersatu untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Mari awasi, laporkan, dan lawan korupsi demi masa depan Kalimantan Tengah yang lebih baik!
