Kaltengpedia – Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota dalam upaya mengendalikan inflasi yang saat ini menjadi salah satu tantangan ekonomi daerah. Langkah tersebut dilakukan setelah Kalimantan Tengah tercatat masuk dalam tiga provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi secara nasional.
Pj Sekda Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah provinsi. Peran aktif pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan kebutuhan pokok masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pengendalian inflasi sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor yang melibatkan perangkat daerah, Bulog, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, serta instansi terkait lainnya. Melalui kerja sama yang kuat, pemerintah dapat mengidentifikasi penyebab inflasi secara lebih cepat dan menentukan langkah penanganan yang tepat sasaran.
Dalam berbagai rapat koordinasi pengendalian inflasi, Pemprov Kalteng juga mendorong setiap daerah untuk memperkuat pengawasan terhadap distribusi bahan pokok, memantau perkembangan harga di pasar, serta memastikan tidak terjadi gangguan pasokan yang dapat memicu kenaikan harga.
Selain itu, pemerintah terus mengoptimalkan berbagai program stabilisasi harga melalui operasi pasar murah dan dukungan distribusi logistik guna menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi jangka pendek sekaligus jangka menengah dalam mengendalikan inflasi daerah.
Dengan penguatan koordinasi di seluruh tingkatan pemerintahan, Pemprov Kalteng berharap inflasi dapat terkendali sehingga aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan dengan baik dan pembangunan daerah dapat berlangsung secara berkelanjutan. (Yd/Kalped)
