Kaltengpedia – Palangka Raya – Masuknya Kalimantan Tengah ke dalam tiga besar provinsi dengan inflasi tertinggi secara nasional menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk memperkuat berbagai upaya pengendalian harga dan pasokan kebutuhan pokok. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pun langsung mengambil langkah cepat guna mencegah dampak yang lebih luas terhadap masyarakat.
Dalam rapat pengendalian inflasi daerah yang dipimpin Pj Sekda Linae Victoria Aden, seluruh perangkat daerah dan instansi terkait diminta meningkatkan koordinasi serta menyusun langkah konkret sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Pemerintah menilai pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan kolaborasi lintas sektor.
Berdasarkan data BPS, inflasi di Kalimantan Tengah dipengaruhi oleh sejumlah komoditas utama, terutama beras, serta meningkatnya biaya transportasi dan harga BBM non-subsidi. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyusun strategi yang lebih fokus pada stabilisasi harga pangan dan kelancaran distribusi barang.
Pemprov Kalteng juga menaruh perhatian besar terhadap kondisi daerah-daerah yang mencatat inflasi tinggi, termasuk Kota Palangka Raya, Sukamara, dan Sampit. Evaluasi terhadap kondisi masing-masing wilayah dilakukan agar kebijakan pengendalian dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.
Selain memastikan ketersediaan stok pangan, pemerintah juga membuka peluang pelaksanaan operasi pasar serta optimalisasi program bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah tantangan kenaikan harga.
Pemprov Kalteng berharap sinergi seluruh pihak dapat menghasilkan solusi yang efektif sehingga inflasi dapat ditekan, stabilitas ekonomi tetap terjaga, dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah terus meningkat. (Yd/Kalped)
